SOLO, MettaNEWS — GKR Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng menegaskan bahwa penobatan PB XIV yang dijadwalkan pada Sabtu (15/11/2025) mendatang tidak sah di mata keluarga besar Keraton Surakarta Hadiningrat.
Ia menyatakan, langkah tersebut dilakukan tanpa kesepakatan keluarga besar dan justru menyalahi paugeran adat serta keputusan hukum yang sudah ada.
“Yang paling utama niatan kita itu supaya Keraton itu tidak terjadi keributan yang dulu-dulu biar menjadi satu,” tuturnya usai rapat keluarga besar di Sasana Handrawina, Kamis (13/11/2025).
Gusti Moeng menjabarkan di tengah rapat, keluarga memutuskan mengangkat KGPH Hangabehi (Mangkubumi) putra tertua PB XIII menjadi Pangeran Pati. Dan sekira 15.menit setelahnya Pangeran Pati Hangabehi dinobatkan sebagai PB XIV.
“Iya, (tadi penobatan), Penobatan PB ke 14,” jawab Gusti Moeng singkat saat ditanya soal penobatan PB XIV.
Namun, tak lama berselang, situasi berubah tegang. Beberapa putri PB XIII, termasuk GKR Timoer Rumbaikusuma Dewayani, datang ke lokasi dan memprotes jalannya acara.
“Kami sendiri sebetulnya juga kaget-kaget kejadian yang waktu mau tutup peti (PB XIII) itu kok tiba-tiba melangkah seperti itu. Kami berpegang pada yang jenenge (namanya) hak itu kan gusti Allah sing maringi (yang memberi). Gusti Behi yang sekarang PB ke-14 kan tidak minta kepada Allah untuk dilahirkan lebih tua daripada Purboyo. Ya itu kan hendak Allah dan itu sudah di tekankan, dijadikan acuan dijadikan paugeran. Bahwa Kalau enggak punya permaisuri ya sudah anak laki-laki tertua,” tegasnya.
Gusti Moeng juga menjawab singkat soal jumenengan yang akan berlangsung Sabtu nanti.
” Ya biar aja dia mau jalan. Saya tetap akan berpegang pada 40 hari atau 100 hari (PB XIII),” tandasnya.
Gusti Moeng menuturkan PB XIV Hangabehi juga tidak akan menghadiri jumenengan tersebut.
“Tidak mungkin (datang) penobatan begini. Kita tidak akan menghadiri gitu,” tegasnya.
Meski begitu, Gusti Moeng tetap mengajak semua pihak menahan diri dan kembali pada niat utama: menjaga marwah Keraton.
“Keraton ini warisan budaya bangsa, bukan milik pribadi. Kita tata bersama agar bisa kembali jaya,” pungkasnya.
