SEMARANG, MettaNEWS — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi optimistis program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan penanganan kebutuhan rumah (backlog) di Jawa Tengah akan tuntas dalam waktu lima tahun ke depan.
Hal itu ditegaskan Luthfi dalam acara penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jumat malam (20/6/2025), di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.
Dalam kesempatan itu, Luthfi menyampaikan bahwa Jawa Tengah telah memiliki program “1 KK 1 Rumah Layak Huni” yang telah dikalkulasi secara fiskal dan mulai direalisasikan secara bertahap.
“Dengan target 17.000 unit RTLH diperbaiki setiap tahun, maka dalam lima tahun ke depan tak akan ada lagi rumah miskin ekstrem di Jateng,” ujarnya.
Tahun 2025, kebutuhan penanganan rumah di Jawa Tengah mencapai 26.356 unit. Rinciannya, 17.510 unit berasal dari APBD Provinsi Jateng (17.000 RTLH dan 510 backlog), 6.776 unit dari APBD kabupaten/kota, serta 2.070 unit dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Menurut Luthfi, penyediaan rumah layak huni menjadi indikator kunci dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor menjadi krusial.
“Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat harus bahu-membahu agar target bisa tercapai,” katanya.
Nota kesepakatan ini bertujuan menyatukan data serta mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Tengah. Penandatanganan dilakukan bersama oleh bupati/wali kota se-Jateng, Bank Jateng, BPS, dan BP Tapera.
“Kesepakatan ini menjadi dasar penyusunan formulasi kebutuhan rumah yang lebih tepat sasaran, karena bantuan rumah dari pemerintah pusat harus menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” jelas Luthfi.
Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Ardiyansah, menambahkan bahwa sektor perumahan menjadi prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan data 2024, baru sekitar 65% penduduk Indonesia menghuni rumah layak, sementara backlog nasional masih 9,9 juta rumah tangga, dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.
“Pengumpulan dan integrasi data sangat krusial. Melalui data yang akurat dan mutakhir, kebijakan dapat diarahkan dengan tepat. Jawa Tengah sudah selangkah lebih maju dalam penyusunan roadmap pengurangan backlog dan RTLH,” ungkap Aziz.
Lebih lanjut, Aziz menyatakan nota kesepakatan ini juga menjadi landasan penyelenggaraan program pembiayaan rumah bagi MBR dan ASN, khususnya melalui Tapera dan KPR Sejahtera.
“Kami targetkan pembiayaan sekitar 20.000 unit rumah untuk masyarakat Jateng,” tuturnya.
Dengan strategi terpadu ini, Ahmad Luthfi berharap tidak hanya mempercepat penyediaan rumah layak, tetapi juga menjadi solusi konkret untuk mengentaskan kemiskinan secara struktural di Jawa Tengah.
