SEMARANG, MettaNEWS – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini adalah rendahnya literasi keuangan. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah 2025, yang berlangsung di Gedung Grhadika Bakti Praja, Kamis (18/6/2025).
Menurut Sumarno, akses keuangan yang inklusif harus terus diperluas agar masyarakat, khususnya pelaku UMKM, tidak terjerumus dalam jebakan pinjaman online ilegal (pinjol) yang kini bentuknya tidak kasatmata seperti rentenir konvensional.
“Dulu, orang tahu kalau itu rentenir, sekarang dengan pinjol, rentenirnya tidak kelihatan. Hanya dengan klik, uang sudah cair. Ini yang jadi tantangan bagi kita semua,” ujarnya.
Sumarno menambahkan, kolaborasi antara lembaga jasa keuangan dengan TPAKD sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Terlebih, tantangan ekonomi global seperti perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat turut berdampak pada kondisi dalam negeri.
“TPAKD hadir untuk menjembatani kesenjangan literasi dan akses keuangan masyarakat. Ini penting untuk memperkuat daya tahan ekonomi daerah,” lanjutnya.
Sebagai bentuk konkret, Rakorda TPAKD 2025 juga diisi dengan penandatanganan komitmen pengembangan ekonomi daerah melalui sektor perikanan dan kelautan. Tiga kabupaten yakni Demak, Jepara, dan Cilacap dipilih sebagai pilot project dalam peningkatan literasi keuangan berbasis sektor kelautan.
Langkah tersebut diharapkan bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Fokusnya adalah mendorong pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, dan kelautan untuk lebih melek finansial dan memanfaatkan fasilitas keuangan formal.
Deputi Komisioner Hubungan Internasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) OJK, Bambang Mukti Riyadi, juga menyoroti pentingnya sinergi untuk menjaga kestabilan ekonomi di tengah tekanan global. Ia mengatakan, daerah harus realistis dan memperkuat rantai nilai (value chain) lokal sebagai strategi menghadapi gejolak global.
“Rakorda ini menjadi momentum memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui ketahanan pangan dan keuangan inklusif,” tegas Bambang.
Rakorda TPAKD tahun ini mengusung tema “Mengakselerasi Pembangunan Daerah Melalui Ketahanan Pangan dan Keuangan Inklusif Menuju Jawa Tengah Mandiri dan Berkelanjutan.” Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, kepala daerah, serta perwakilan lembaga keuangan dari seluruh Jawa Tengah.
Dengan komitmen ini, Pemprov Jateng berharap peningkatan literasi keuangan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan UMKM dan sektor-sektor potensial lainnya di masa mendatang.
