Pemkot Solo Siapkan Rp 4.2 Miliar untuk Sektor Terdampak Kenaikan Harga BBM

oleh
oleh
Pemkot Solo siapkan penebalan bantalan bantuan antisipasi kenaikan BBM | Metta NEWS / Adinda Bunga

SOLO, MettaNEWS – Antisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada beberapa sektor di Solo, Pemerintah Kota Solo menyiapkan anggaran sekitar Rp 4,2 miliar yang akan disalurkan untuk beberapa sektor warga yang terdampak. 

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming menjelaskan anggaran tersebut disiapkan sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk antisipasi dampak pengurangan subsidi BBM.

“Sesuai arahan dari Pak Mendagri, kita akan fokus penebalan bantalan sosial. Kita mulai beberapa minggu kedepan seperti BLT (bantuan langsung tunai), bantuan upah untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3.5 juta dan ada alokasi 2 persen dari DAU (dana alokasi umum)  yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU),” jelas Gibran, Selasa (6/9/2022). 

Gibran menekankan DAU 2% sebesar Rp 4.2 miliar tersebut akan dialokasikan untuk transportasi dan UMKM. 

“Terutama transportasi yang membawa peran untuk bahan pangan dari luar kota ke Solo. Ini nanti yang akan bisa mengendalikan inflasi dari situ,” tandas Gibran.

Untuk penerima stimulan 2 persen dari DAU khusus untuk KTP Solo yang memang bergerak dibidang penyaluran bahan pangan atau supply sembako. 

“Pokok e yang inflasi kita pantau terus pertama dari masalah supply lalu untuk masalah harga hari juga harus update harga melalui aplikasi, lalu untuk masalah penimbunan juga. Nomor satu yang penting ketika ada masalah supply ada stimulan ini pasti inflasinya bisa sedikit kita kendalikan ya dengan itu tadi bantalan bantuan tadi, penebalan bantuan,” ungkap Gibran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo Ahyani menambahkan jika anggaran yang rencananya dialokasikan untuk jaring pengaman sosial ini sekitar Rp 4,2 miliar. Sementara untuk nominal yang diterima yakni sama dengan BLT, yakni Rp 600 ribu per orang. Bantuan sendiri akan diberikan kepada 7.000 ribu penerima.

”Kemungkinan sekitar 7 ribu orang. Tapi ini belum diputuskan, rencananya kita akan penyisiran. Sehingga warga yang sudah menerima salah satu bantuan, tidak menerima bantuan yang lain, tidak dobel-dobel,” tegas Ahyani.