SEMARANG, MettaNEWS — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan penanganan dampak kekeringan yang terjadi selama musim kemarau 2026.
Hingga 28 September 2026, sebanyak 75.463.000 liter air bersih telah disalurkan ke wilayah terdampak kekeringan di 33 kabupaten/kota.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, bantuan air bersih tersebut disalurkan selama periode 5 Juni hingga 28 September 2026. Bantuan menjangkau 255 kecamatan dan 784 desa/kelurahan, dengan total penerima manfaat mencapai 1.557.333 KK atau 2.341.548 jiwa.
Penyaluran air bersih melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pemprov Jateng, pemerintah kabupaten/kota, perusahaan melalui program tanggung jawab sosial, TNI, Polri, PMI, hingga lembaga swadaya masyarakat.
Dari total distribusi tersebut, sebanyak 36.448.900 liter berasal dari dukungan ketersediaan air bersih melalui APBD Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian, 259.000 liter bersumber dari APBN, sedangkan 38.755.100 liter lainnya berasal dari dukungan CSR perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat.
Sejumlah daerah tercatat mendapat distribusi air bersih dalam jumlah tinggi, di antaranya Kabupaten Klaten, Pemalang, Purbalingga, Boyolali, Grobogan, Banyumas, Sragen, Cilacap, Blora, dan Banjarnegara.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penanganan kekeringan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh komponen terkait.
“Kekeringan sudah kita petakan. Semua komponen bergerak. BPBD bergerak, PMI bergerak, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bergerak, TNI dan Polri bergerak. Untuk masyarakat kita salurkan air bersih,” kata Gubernur Luthfi di Semarang, Rabu (30/9/2026).
Menurutnya, penanganan kekeringan tidak hanya menyasar kebutuhan air bersih bagi masyarakat, tetapi juga dampaknya terhadap sektor pertanian. Hal itu penting dilakukan untuk menjaga produktivitas komoditas pangan sekaligus mempertahankan ketahanan pangan Jawa Tengah.
Luthfi meminta Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota, jajaran terkait, serta TNI untuk memetakan kebutuhan air bagi petani dan melakukan intervensi di wilayah yang membutuhkan.
Ia menjelaskan, kondisi lahan pertanian di Jawa Tengah terdiri atas sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, Pemprov Jateng juga berkoordinasi dengan TNI melalui program sumurisasi dan pipanisasi.
“Untuk sawah itu ada dua macam, yaitu sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Ini sudah kita koordinasikan juga dengan TNI melalui sumurisasi dan pipanisasi. Semoga target produksi padi dan komoditas pangan tidak meleset,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen sebelumnya mengimbau seluruh elemen masyarakat tetap waspada terhadap dampak kekeringan selama musim kemarau 2026.
Gus Yasin juga mengajak masyarakat menghemat penggunaan air bersih, mengingat kebutuhan air meningkat di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan.
Selain distribusi air bersih, Pemprov Jateng menyiapkan sejumlah langkah antisipasi apabila kondisi kekeringan semakin parah. Salah satunya adalah mengajukan modifikasi cuaca kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Untuk antisipasi dampak kekeringan bagi petani juga sudah disiapkan asuransi gagal panen,” kata Gus Yasin.
Di sisi lain, percepatan pembangunan dan penguatan tanggul serta bendungan juga menjadi bagian dari langkah jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas tampungan air ketika hujan kembali turun.
Dengan berbagai intervensi tersebut, Pemprov Jateng berharap kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi sekaligus dampak kekeringan terhadap sektor pertanian dapat ditekan.
