JEPARA, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat upaya eliminasi tuberkulosis (TB) melalui perluasan skrining, pencegahan, dan pengobatan hingga tingkat desa. Hingga 9 Oktober 2026, sebanyak 421 desa/kelurahan dari total 8.563 desa/kelurahan di Jawa Tengah telah berstatus Desa/Kelurahan Siaga TB.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat penemuan kasus, memastikan pasien memperoleh pengobatan, serta mencegah penularan penyakit di lingkungan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan penanggulangan TB membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan masyarakat. Peran mereka dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran warga, menemukan kasus sedini mungkin, dan memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas.
Hal itu disampaikan Sumarno saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Deklarasi Desa Siaga TB di Pendopo Kabupaten Jepara, Selasa (13/10/2026).
“Penanggulangan TB tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dan dukungan seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota,” kata Sumarno.
Berdasarkan data hingga 9 Oktober 2026, penemuan kasus TB di Jawa Tengah mencapai 68.617 kasus atau 65,08 persen. Sementara itu, persentase pasien yang memulai pengobatan tercatat sebesar 91,76 persen.
Adapun keberhasilan pengobatan TB sensitif obat mencapai 84,07 persen, sedangkan TB resisten obat sebesar 79,54 persen.
Di sisi lain, pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) baru mencapai 23,31 persen dari target 326.038 kasus. Capaian ini menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam memperkuat upaya pencegahan penularan TB di Jawa Tengah.
Skrining Kontak Erat dan Pencegahan Diperkuat
Sumarno menegaskan, penemuan kasus harus diikuti dengan pemeriksaan diagnostik, pengobatan yang tepat, serta upaya pencegahan, terutama bagi masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TB.
Menurutnya, seluruh tahapan tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi agar penanganan berjalan efektif dan risiko penularan dapat ditekan.
Pemprov Jawa Tengah juga mendorong integrasi program Active Case Finding (ACF) TB atau penemuan kasus aktif dengan layanan kesehatan primer. Integrasi ini diharapkan dapat menyelaraskan proses skrining, rujukan, pencatatan, hingga tindak lanjut pengobatan pasien.
Dukungan terhadap perluasan layanan kesehatan juga dilakukan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Dokter Spesialis Keliling (Speling).
Hingga 12 Oktober 2026, program CKG di Jawa Tengah telah melayani 18,8 juta orang. Sementara itu, program Speling yang dilaksanakan Pemprov Jateng telah memberikan pelayanan sebanyak 1.857 kali dengan sasaran sekitar 131.500 orang.
Sumarno meminta dukungan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, memperluas akses pemeriksaan diagnostik, meningkatkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, serta mendukung inovasi penemuan kasus aktif yang dikembangkan pemerintah daerah.
Ia juga berharap pemerintah kabupaten/kota semakin memprioritaskan penanggulangan TB melalui perencanaan dan penganggaran, koordinasi lintas perangkat daerah, serta penguatan dukungan hingga tingkat desa.
Wamenkes Apresiasi Skrining TB di Jepara
Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus mengapresiasi pelaksanaan skrining ketat terhadap kontak erat pasien TB di Kabupaten Jepara.
Dari target 161 titik skrining, kegiatan tersebut telah dilaksanakan di 107 titik. Menurutnya, capaian itu menunjukkan bahwa upaya penemuan kasus di tingkat masyarakat terus berjalan dan perlu dilanjutkan secara konsisten.
“Artinya, program ini sudah berjalan sangat baik. Jadi, tiap tahun kita evaluasi agar makin baik,” kata Benyamin.
Ia menjelaskan, tantangan penanggulangan TB tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan pasien menjalani pengobatan, tetapi juga bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan pencegahan sebelum mengalami sakit.
Benyamin menilai upaya pencegahan perlu diperkuat, termasuk melalui pemberian obat pencegahan kepada orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TB dan memenuhi indikasi medis.
“Kontak erat itu harus mendapatkan obat pencegahan,” ujarnya.
Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dan skrining berperan penting untuk mendeteksi risiko penyakit lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi memburuk.
Program CKG dan Speling di Jawa Tengah juga dinilai membantu memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sekaligus mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya.
Benyamin berharap penguatan skrining dan pencegahan TB dapat berkontribusi terhadap penurunan angka kesakitan serta meningkatkan usia harapan hidup masyarakat dalam kondisi sehat.
Desa Jadi Garda Terdepan Eliminasi TB
Melalui deklarasi Desa Siaga TB, pemerintah berharap upaya penanggulangan penyakit tersebut tidak hanya bergantung pada fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif.
Pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, organisasi masyarakat, dan warga diharapkan berperan dalam edukasi kesehatan, penemuan kasus, pendampingan pasien, serta pencegahan penularan di lingkungan masing-masing.
Status Desa/Kelurahan Siaga TB diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat koordinasi dan memastikan warga yang membutuhkan pemeriksaan maupun pengobatan dapat memperoleh layanan yang sesuai.
Dengan 421 desa/kelurahan yang telah berstatus Siaga TB, Pemprov Jawa Tengah terus mendorong perluasan program tersebut agar semakin banyak wilayah memiliki kesiapan dalam menghadapi tuberkulosis.
Percepatan eliminasi TB membutuhkan kesinambungan antara penemuan kasus, pengobatan hingga tuntas, dan pencegahan bagi kelompok yang berisiko. Melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat, upaya menekan penularan TB di Jawa Tengah diharapkan semakin efektif.
