KLATEN, MettaNEWS – Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Jawa Tengah terus diperluas hingga tingkat desa. Salah satu wujudnya terlihat di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Seluruh 19 desa di wilayah tersebut kini telah memiliki Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA), lengkap dengan kader pendamping dan dukungan anggaran.
Capaian tersebut menjadikan Kecamatan Juwiring sebagai salah satu percontohan program Kecamatan Berdaya di Jawa Tengah dengan predikat unggul. Program yang mengintegrasikan perlindungan kelompok rentan dan pemberdayaan masyarakat itu mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Saat meninjau pelaksanaan program Kecamatan Berdaya di Kantor Kecamatan Juwiring, Jumat (13/11/2026), Ahmad Luthfi menilai program tersebut telah berjalan dengan baik karena melibatkan pemerintah kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kecamatan Berdaya di Juwiring sangat lengkap sekali. Artinya, kecamatan menjadi basis pengembangan masyarakat untuk memberikan pelayanan di wilayah kecamatan dan desa-desa sekitarnya,” kata Ahmad Luthfi.
Menurutnya, kecamatan harus menjadi pusat aktivitas sekaligus ruang bersama bagi masyarakat desa. Melalui pendekatan tersebut, berbagai kelompok masyarakat, mulai anak muda, petani, perempuan hingga anak-anak, memiliki kesempatan mengembangkan potensi secara mandiri maupun berkelompok.
Model pemberdayaan itu diharapkan dapat memperluas akses pelayanan, mengurangi kemiskinan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini yang kita gunakan agar seluruh Provinsi Jawa Tengah mampu mereduksi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Capaian di Juwiring juga menjadi salah satu gambaran pelaksanaan komitmen Pemprov Jateng dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Sebelumnya, Pemprov Jateng menerima penghargaan sebagai Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak dalam ajang Indonesia Kita Award 2026.
Di Juwiring, penguatan perlindungan tersebut dilakukan melalui pembentukan RPPA di seluruh desa. Sebelum program itu berjalan, kecamatan setempat telah memiliki inovasi Puspa (Pusat Layanan Sahabat Perempuan, Anak, dan Disabilitas).
Keberadaan RPPA dan Puspa membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai persoalan, mulai kekerasan terhadap perempuan dan anak, perundungan, hingga permasalahan yang dialami penyandang disabilitas dan lansia.
Camat Juwiring, Nindyarini Budi Wardhani, mengatakan keberadaan layanan tersebut membuat masyarakat semakin berani menyampaikan persoalan yang sebelumnya kerap tersembunyi.
Menurutnya, penguatan layanan dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah desa, pengusaha, budayawan, dan tokoh agama. Setiap desa juga telah memiliki kader paralegal untuk membantu penanganan persoalan di lingkungan masing-masing.
“Kami selalu berkolaborasi dengan kepala desa, pengusaha, budayawan, dan tokoh agama. Setelah ada RPPA dan Puspa, lebih banyak yang berani speak up tentang permasalahan perempuan dan anak. Mulai kekerasan perempuan dan anak, bullying, bahkan disabilitas dan lansia. Semua datanya kami ada,” kata Nindyarini.
Penanganan laporan dilakukan secara berjenjang. Persoalan yang masih dapat diselesaikan di tingkat desa ditangani oleh pemerintah desa. Sementara kasus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut diteruskan ke tingkat kecamatan hingga kabupaten.
Berdasarkan pendataan, tercatat 10 aduan terkait anak, enam aduan terkait perempuan, enam persoalan penyandang disabilitas, serta dua aduan terkait lansia.
Pendampingan juga terus diberikan kepada korban, termasuk mereka yang mengalami perundungan, kekerasan seksual, dan eksploitasi. Upaya pemulihan kepercayaan diri menjadi salah satu bagian dari proses pendampingan tersebut.
“Sampai saat ini kami juga masih mendampingi korban, entah itu bullying, kekerasan seksual, eksploitasi, dan lainnya. Kami juga memberikan bantuan untuk pemulihan kepercayaan diri,” ungkapnya.
Layanan Kesehatan hingga Bantuan Sosial
Selain memperkuat perlindungan kelompok rentan, kunjungan Gubernur Ahmad Luthfi di Juwiring juga diisi berbagai pelayanan langsung kepada masyarakat.
Layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) digelar bersamaan dengan program Dokter Spesialis Keliling (Speling). Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat menjalani pemeriksaan kesehatan sekaligus berkonsultasi dengan tenaga medis spesialis tanpa harus datang ke rumah sakit.
Pemerintah juga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga pangan.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi turut menyerahkan sejumlah bantuan secara simbolis. Bantuan itu meliputi Kartu Jateng Ngopeni (Kajen) Tahap IV kepada 260 penerima manfaat, masing-masing senilai Rp600.000.
Selain itu, terdapat Bantuan Insentif Pengajar Keagamaan Termin II Tahun Anggaran 2026 dengan total nilai Rp2.770.200.000 serta Bantuan Usaha Ekonomi Produktif sebesar Rp2.500.000 untuk setiap penerima.
Pemprov Jateng juga menyerahkan Bantuan Sambungan Listrik Murah kepada 10 penerima dengan total nilai Rp10.698.055 dan Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa satu ton beras untuk 100 keluarga penerima manfaat.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari pendekatan Kecamatan Berdaya yang menempatkan kecamatan sebagai pusat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Melalui kolaborasi pemerintah kecamatan dan desa, program ini diharapkan tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga memperluas akses perlindungan bagi kelompok rentan, membuka kesempatan masyarakat untuk berkembang, serta meningkatkan kesejahteraan hingga tingkat desa.
