SOLO, MettaNEWS – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Solo menyiapkan mekanisme kompensasi bagi calon legislatif yang gagal terpilih. Atau tidak mendapatkan kursi di DPRD.
Ketua DPD PAN Kota Solo, Achmad Sapari menyampaikan wacana kompensasi ini sudah mendapat persetujuan dengan penanda tanganan pakta integritas dari bakal calon legislatif (bacaleg). Yang akan maju pada Pemilu 2024 nanti.
“Ini sudah kami sampaikan pada semua bacaleg PAN. Bagi calon yang tidak jadi DPRD Kota Solo akan kita berikan kompensasi selama 5 tahun penuh,” jelas Sapari bersama beberapa pengurus DPD PAN pada awak media, Sabtu (10/6/2023).
Sapari juga menegaskan, target Pileg 2024 mengembalikan kursi PAN di DPRD Surakarta menjadi 5 kursi.
“Sebetulnya kemarin suara PAN sudah 5 kursi. Namun karena suatu hal harus terbagi jadi hanya dapat 4 kursi,” imbuhnya.
Pemberian kompensasi pada bacaleg yang gagal mendapat kursi dewan ini lanjut Sapari bukan hal yang baru bagi PAN Solo.
“Sebelumnya juga ada kompensasi. Namun tidak penuh. Hanya sekali waktu Pileg kemarin persuara yang berhasil bacaleg tersebut raih. Tapi cuma sekali itu kompensasinya,” tuturnya.
Pihaknya mengatakan dengan pemberian kompensasi selama 5 tahun penuh tersebut dapat menjadi penghubung dengan kader PAN tersebut.
“Kalau selama 5 tahun penuh akan tetap terjalin kontak,” tandasnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Solo itu mengatakan kompensasi ini juga sebagai sarana ikatan dengan para bacaleg. Meski tidak jadi anggota DPRD.
“Paling tidak ada ikatan batin. Selama lima tahun tetap intens dengan kami, tetap kumpul terus. Sehingga pileg berikutnya bisa.maju lagi dan kemungkinan mendapat kursi akan lebih besar,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris PAN Kota Solo Muh Anwar mengatakan belum menentukan besaran kompensasi tersebut.
“Kami masih membahas dengan para caleg. Besarannya belum ketemu. Tapi hiungannya sesuai perolehan suara. Tapi para caleg sudah setuju untuk kompensai ini. Secara teknis ya nanti caleg yang berhasil masuk ke Dewan akan memberikan kompensasi selama 5 tahun untuk caleg dapil yang sama,” pungkasnya.
