SEMARANG, MettaNEWS — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong masyarakat agar lebih gemar mengonsumsi ikan. Salah satu upaya yang dinilai penting adalah memperkuat distribusi ikan segar dari wilayah pesisir menuju daerah-daerah di bagian tengah Jawa Tengah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, rendahnya konsumsi ikan di Jateng tidak hanya berkaitan dengan persoalan harga dan ketersediaan. Faktor budaya masyarakat yang lebih terbiasa mengonsumsi daging dan ayam juga menjadi tantangan.
Hal itu disampaikan Sumarno saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (30/9/2026).
“Yang menjadi problem kenapa konsumsi ikan di Jawa Tengah itu rendah? Karena memang budaya masyarakat Jawa Tengah itu tidak makan ikan. Kuliner kita juga kebanyakan daging,” tandas Sumarno.
Ia mencontohkan masyarakat di wilayah tengah Jawa Tengah, seperti Solo dan Boyolali, yang secara turun-temurun belum terbiasa mengonsumsi ikan segar. Ikan yang lebih mudah ditemukan di daerah tersebut umumnya berupa ikan olahan atau ikan yang telah diawetkan.
“Ikan yang ke tengah selalu ikan yang diawetkan, diasinkan. Inilah yang harus kita gerakkan, bagaimana ikan-ikan segar bisa masuk ke tengah Jawa Tengah,” jelasnya.
Menurut Sumarno, penguatan rantai distribusi menjadi salah satu kunci untuk mengubah kebiasaan konsumsi masyarakat. Pemerintah perlu melibatkan pelaku usaha perdagangan agar ikan hasil tangkapan maupun budidaya dari wilayah pesisir dapat lebih mudah menjangkau masyarakat di daerah tengah.
Produksi Ikan Jateng Melimpah
Dari sisi produksi, Jawa Tengah sebenarnya memiliki potensi perikanan yang besar. Produksi ikan budidaya disebut mendekati 500 ribu ton, sedangkan hasil tangkapan juga berada di kisaran 500 ribu ton.
Sementara itu, konsumsi ikan masyarakat Jawa Tengah baru sekitar 400 ribu ton. Artinya, masih terdapat potensi produksi yang belum terserap untuk konsumsi masyarakat di Jawa Tengah.
“Produksi kita sebenarnya bisa memenuhi. Kita konsumsinya baru 400 ribu ton. Banyak yang keluar, karena dari Jawa Tengah banyak yang diekspor, ada ke Jepang, ada ke Eropa,” kata Sumarno.
Sejumlah komoditas, seperti ikan nila, bahkan masih banyak dipasarkan ke luar daerah maupun diekspor. Kondisi tersebut terjadi meskipun di wilayah penghasilnya sendiri konsumsi ikan masyarakat masih perlu ditingkatkan.
Karena itu, Pemprov Jateng akan mendorong berbagai langkah untuk meningkatkan konsumsi ikan. Salah satunya dengan memanfaatkan program pemerintah sebagai pintu masuk untuk mengubah pola konsumsi masyarakat.
Sumarno mengatakan konsumsi ikan dapat didorong melalui penyediaan makanan dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas konsumsi ikan.
“Kalau pintunya adalah program pemerintah, itu yang akan kita jalankan lebih dulu. Kalau ke masyarakat kita lebih kepada sosialisasi, mengimbau, terus juga mengubah kebiasaan. Itu bukan sesuatu yang mudah, butuh proses,” ujarnya.
Konsumsi Ikan Jadi Gerakan Nasional
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Murofiq mengatakan, Perpres Nomor 74 Tahun 2026 mengamanatkan gerakan makan ikan sebagai gerakan nasional.
Menurut Hanif, Gemarikan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia serta penguatan ekonomi masyarakat.
Indonesia dinilai memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar karena sebagian besar wilayahnya merupakan laut. Peningkatan konsumsi ikan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber protein masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi nelayan.
Konsumsi ikan nasional ditargetkan mencapai sekitar 26,83 kilogram per kapita per tahun pada 2029.
“Kami berharap Jawa Tengah segera mengambil langkah yang fundamental dalam rangka meningkatkan tingkat konsumsi ikan di masyarakatnya. Karena tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah tidak termasuk yang besar dalam skala nasional,” ujar Hanif.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menambahkan, implementasi Perpres Nomor 74 Tahun 2026 akan dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga hingga tingkat daerah.
Salah satu implementasinya adalah mengintegrasikan konsumsi ikan ke dalam program MBG. Ikan dapat menjadi salah satu sumber protein dalam menu MBG yang diberikan kepada masyarakat.
“Sebagai contoh, hasil ikannya nanti akan diambil oleh MBG. Yang mungkin sebelumnya satu kali seminggu atau satu kali dua minggu, menjadi satu atau dua kali satu minggu,” katanya.
Didit menilai ikan memiliki sejumlah keunggulan sebagai sumber protein. Selain memiliki kandungan protein yang tinggi, harga ikan relatif terjangkau dan ketersediaannya cukup luas di Indonesia.
Dengan penguatan distribusi, edukasi kepada masyarakat, serta pemanfaatan program pemerintah, konsumsi ikan di Jawa Tengah diharapkan meningkat. Langkah tersebut sekaligus dapat memperluas pasar bagi nelayan dan pembudidaya ikan di wilayah pesisir.
