SOLO, MettaNEWS – Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan pemantauan terhadap belanja daerah 2025 terus dilakukan agar penyerapan anggaran tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Solo. Ia memastikan tidak ada dana yang mengendap atau tidak efektif digunakan.
“Belanja 2025 di SIPD kita pantau terus. Kita cek penyerapan anggaran supaya anggarannya tidak mblusuk ke mana-mana, tapi benar-benar membantu pertumbuhan ekonomi di Solo. Belanjanya harus tepat, kasar, dan berdampak,” kata Respati di Balai Kota Solo, Senin (17/11/2025).
Respati juga menyoroti wacana pinjaman lunak berbunga 0,5% untuk pemerintah daerah maupun BUMD. Ia menyebut, jika benar direalisasikan oleh pemerintah pusat, skema tersebut akan sangat membantu percepatan pembangunan Solo.
“Kalau ini benar direalisasikan, kita sangat berterima kasih. Untuk pembangunan kota itu sangat berarti,” ujarnya.
Di tengah pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD), Pemkot Solo tetap memprioritaskan sejumlah program pembangunan dengan fokus pada empat indikator utama, yakni menurunkan tingkat pengangguran terbuka, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
“Empat indikator utama ini menjadi pengawasan kami. Saya mengajak masyarakat untuk mengawasi kami bersama. Ini pilar empat indikator yang benar-benar kita gondeli,” tegas Respati.
Program prioritas yang tetap dijalankan pada 2026 antara lain Rumah Siap Kerja, UMKM Center, serta Posyandu Plus berbasis 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Respati mengungkapkan Pemkot Solo sempat berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk meminta penjelasan terkait efektivitas pemangkasan TKD. Menurutnya, kebijakan tersebut memberi kesempatan agar pemerintah daerah lebih selektif dalam perencanaan belanja.
“Pemerintahan baru perlu lebih dalam terkait penggunaan belanja. Terkadang di birokrasi itu senangnya copy-paste program lama. Dengan di-cut, jadi tahu mana yang lebih efektif dan berdampak. Pemerintah pusat ingin melihat dampaknya,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekda Solo Budi Murtono menyampaikan adanya penurunan TKD sekitar Rp218 miliar dibandingkan rencana KUA-PPAS APBD 2026. Setelah kalkulasi ulang dana yang masuk dan keluar, terdapat pengurangan sekitar Rp160 miliar.
Pemkot Solo kini menyesuaikan prioritas pembangunan agar tetap selaras dengan empat indikator utama meski terjadi pemangkasan anggaran.
