SOLO, MettaNEWS – Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya peningkatan kualitas permukiman sekaligus pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sangkrah, Kamis (12/2/2026).
Astrid menilai sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah ini menjadi langkah konkret untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh di Kota Solo, sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat. Menurutnya, wajah kota tidak akan lengkap apabila masih terdapat kawasan dengan kondisi permukiman yang tidak layak.
“Bagaimanapun wajah perkotaan ini tidak lengkap rasanya kalau masih ada kawasan kumuh. Karena itu kami sangat mengapresiasi dukungan Kementerian Keuangan dan seluruh pihak yang terlibat. Ini menjadi langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan permukiman sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” beber Astrid.
Ia menegaskan, penataan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga harus dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi warga agar manfaatnya berkelanjutan. Dengan hunian yang layak, lingkungan yang sehat, serta penguatan usaha masyarakat, kualitas hidup warga diharapkan dapat meningkat secara menyeluruh.
“Kami ingin penanganan kawasan kumuh ini terintegrasi. Rumahnya layak, lingkungannya sehat, dan warganya juga memiliki penguatan usaha. Dengan begitu, kualitas hidup masyarakat benar-benar meningkat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kota Surakarta tentang Pengembangan Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Penguatan Ekosistem Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKM. MoU tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Ismed Saputra dan Wali Kota Surakarta Respati Ardi.
Kesepakatan ini menjadi landasan kerja sama dalam pengembangan UMKM, penguatan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat. MoU juga mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas.
Program penanganan rumah tidak layak huni di Kelurahan Sangkrah sendiri telah berjalan sejak 2022 dengan renovasi sebanyak 47 unit rumah. Selanjutnya pada 2025, melalui program gabungan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Kemenkeu, kembali dilakukan pembangunan serta renovasi 56 unit rumah layak huni dengan nilai hampir Rp 5 miliar.
Astrid bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga meninjau langsung sejumlah rumah yang telah direnovasi dan berdialog dengan warga penerima bantuan. Dalam kesempatan tersebut, warga menyampaikan rasa syukur atas perbaikan hunian yang kini lebih sehat, aman, dan nyaman.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen Kemenkeu dalam mendukung peningkatan kualitas permukiman dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan badan usaha.
“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah konkret dalam mendukung peningkatan kualitas permukiman dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Suahasil.
Ia menambahkan, kolaborasi ini sejalan dengan arahan Kementerian Keuangan agar program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kota Surakarta berharap penanganan kawasan kumuh di Solo dapat semakin terakselerasi, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi warga melalui pengembangan UMKM dan perluasan akses pembiayaan.
