PATI, MettaNEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memastikan pelayanan publik di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan normal meski dinamika politik sempat menghangat. Pemprov Jawa Tengah juga melakukan monitoring untuk memastikan seluruh layanan tetap diberikan secara maksimal kepada masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, sebelumnya menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh berhenti.
“Masyarakat tetap harus dilayani, enggak boleh berhenti pemerintahannya,” ujarnya.
Pantauan di sejumlah kantor OPD pada Kamis (28/8/2025) menunjukkan aktivitas pelayanan berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) misalnya, warga tetap bisa mengurus dokumen kependudukan tanpa hambatan dengan antrean yang teratur.
Hal serupa juga terlihat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), di mana layanan administrasi keuangan maupun aset tetap berjalan sesuai prosedur. Plt Sekda Kabupaten Pati, Riyoso, menegaskan tidak ada gangguan dalam pelayanan publik.
“Alhamdulillah sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Pati terkait dengan pelayanan kepada masyarakat tidak ada persoalan. Semua berjalan lancar dan sebagaimana mestinya, termasuk pelayanan terkait perizinan-perizinan,” ucapnya.
Ia menambahkan, hingga kini belum ada keluhan dari masyarakat. Namun demikian, Pemkab tetap membuka ruang evaluasi.
“Warga Kabupaten Pati silakan menyampaikan mana yang sekiranya harus kita lakukan satu evaluasi,” katanya.
Plt Kepala BPKAD Pati, Febes Mulyono, menyampaikan bahwa pihaknya melaksanakan pelayanan secara transparan dan optimal, termasuk terkait pajak daerah. Ia menegaskan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen sudah dibatalkan dan dikembalikan sesuai penetapan 2024.
“Keputusan yang berkaitan dengan ketetapan pajak 2025 sudah dicabut, dan kami sudah mengkonversikan kembali ke pajak tahun 2024,” jelasnya.
Menurutnya, mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran PBB juga sudah berjalan dengan koordinasi bersama camat dan kepala desa.
“Kita jaga kondusivitas karena yang terpenting adalah komunikasi. Pendapatan dari pajak nantinya akan diberikan kembali kepada masyarakat melalui program pembangunan,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt Kepala Disdukcapil Pati, Didik, memastikan layanan tetap berjalan sesuai jadwal.
“Masyarakat kita layani dengan baik, di antaranya mengurus KTP, kepindahan, dan lainnya,” ujarnya.
Warga pun mengapresiasi kondisi tersebut. Ismi, salah seorang warga yang mengurus surat kepindahan kependudukan di Disdukcapil, mengaku pelayanan tetap lancar.
“Pelayanan berjalan lancar dan baik. Saya sebelumnya kerja di Semarang, sekarang mau kembali ke Pati,” tuturnya.
Hal serupa juga disampaikan Danang, pekerja di kantor notaris yang mengurus administrasi di BPKAD.
“Pelayanannya baik, tidak ada hambatan. Semuanya lancar,” ungkapnya.
Dengan kondisi ini, Pemkab Pati menegaskan komitmen menjaga kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama, sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapat kenyamanan dalam mengakses layanan.
