SALATIGA, MettaNEWS – Penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat strategi pengentasan kemiskinan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak perguruan tinggi turun langsung ke desa, membantu mengidentifikasi persoalan masyarakat, memperbaiki ketepatan sasaran program, hingga mendorong keluarga miskin mandiri secara ekonomi.
Ahmad Luthfi menegaskan, perguruan tinggi tidak cukup hanya melakukan penelitian akademis. Kampus perlu hadir di tengah masyarakat dan bekerja bersama pemerintah daerah, bupati, wali kota, hingga kepala desa untuk mencari solusi atas persoalan kemiskinan.
“Gandeng kami, Pak. Libatkan para bupati, wali kota, libatkan para kepala desa, sehingga anak-anak kita nanti tahu terkait dengan problem-problem masyarakat miskin,” kata Ahmad Luthfi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis (15/10/2026).
Ajakan tersebut disampaikan di tengah tren penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di provinsi ini turun dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,21 persen pada Maret 2026.
Jumlah penduduk miskin juga berkurang sebanyak 81.250 orang, dari 3,37 juta menjadi 3,29 juta orang.
Meski menunjukkan perkembangan positif, pemerintah menilai upaya pengentasan kemiskinan perlu diperkuat melalui intervensi yang lebih terarah. Penanganan tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga menyentuh akar persoalan agar masyarakat mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Libatkan 123 Perguruan Tinggi
Bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Ahmad Luthfi mendorong penanganan kemiskinan secara terpadu melalui kolaborasi lintas sektor. Perguruan tinggi dinilai memiliki kapasitas untuk mendukung kebijakan pemerintah melalui riset, pengolahan data, keahlian akademis, dan pendampingan langsung kepada masyarakat.
Hingga 2026, Pemprov Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan 123 perguruan tinggi. Sebanyak 49 perguruan tinggi terlibat pada 2025, kemudian bertambah 74 perguruan tinggi pada 2026.
Kolaborasi tersebut antara lain diwujudkan melalui Program Kecamatan Berdaya dengan melibatkan Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Unika Soegijapranata, Politeknik Negeri Semarang (Polines), dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
Keterlibatan kampus mencakup berbagai kegiatan, mulai dari kuliah kerja nyata (KKN), pendampingan usaha masyarakat, pendataan rumah tidak layak huni (RTLH), penanganan stunting, hingga pengembangan teknologi desalinasi air.
Melalui pendekatan tersebut, perguruan tinggi diharapkan mampu membantu pemerintah memetakan kebutuhan warga secara lebih akurat. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan persoalan yang dihadapi setiap daerah.
Menurut Ahmad Luthfi, pendidikan menjadi salah satu faktor penting untuk memutus rantai kemiskinan. Akses pendidikan yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup dan mencegah mereka kembali terjerat kemiskinan.
“Pendidikan menjadi modal dasar dari warga miskin ekstrem untuk tidak miskin kembali,” tegasnya.
Pemerintah Dorong Pemberdayaan, Bukan Sekadar Bansos
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah berupaya mengubah pendekatan penanggulangan kemiskinan, dari yang selama ini bertumpu pada bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi.
“Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain,” kata Muhaimin seusai kegiatan.
Menurut dia, pemberdayaan masyarakat harus didukung akses pendidikan, permodalan, tanah, serta ekosistem ekonomi yang memungkinkan masyarakat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya.
Secara nasional, pemerintah memprioritaskan lebih dari 16.500 desa di 88 kabupaten dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Pendekatan pemberdayaan tersebut diharapkan mampu menciptakan perubahan jangka panjang. Masyarakat tidak hanya memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mendapatkan kesempatan mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan, dan membangun sumber penghasilan yang lebih stabil.
Siapkan 2.000 Beasiswa untuk Putra-Putri Desa
Komitmen pemberdayaan masyarakat juga diperkuat melalui sektor pendidikan. Dalam Rakornas tersebut, perguruan tinggi mendeklarasikan komitmen penyediaan beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat desa pada 2027.
Komitmen ini melibatkan UKSW, Udinus, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), dan Universitas Nusa Cendana.
Berdasarkan laporan pelaksanaan Rakornas, para rektor merencanakan sekitar 2.000 beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat maupun putra-putri desa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Program tersebut diharapkan membuka akses pendidikan yang lebih luas sekaligus menyiapkan sumber daya manusia dari desa yang mampu menjadi penggerak pembangunan di wilayahnya masing-masing.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan turut menekankan pentingnya keterlibatan kampus dalam menyelesaikan persoalan masyarakat secara nyata.
“Kampus tidak hanya sekadar berada di menara gading, tetapi kampus terlibat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dalam pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat desa diharapkan mampu memperkuat efektivitas program pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Tantangan berikutnya adalah memastikan riset, pendampingan, bantuan pendidikan, dan pengembangan usaha memberikan hasil yang terukur.
Dengan demikian, penurunan angka kemiskinan tidak hanya tercermin dalam statistik, tetapi juga dirasakan melalui meningkatnya akses pendidikan, produktivitas, dan kemandirian ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.
