SEMARANG, MettaNEWS – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) terbukti menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
Sepanjang tahun 2025, perekonomian Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,37 persen, dengan kontribusi langsung KEK dan KI mencapai 1,87 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atau setara Rp 9,29 triliun.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Ali Said, mengungkapkan bahwa kontribusi tersebut berasal dari KEK sebesar 0,98 persen atau senilai Rp 4,86 triliun dan dari KI sebesar 0,89 persen atau Rp 4,43 triliun.
“Ini kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Jawa Tengah. Itu pun baru dari kawasan yang sudah beroperasi. Ke depan, ketika seluruh kawasan beroperasi penuh, dampaknya akan semakin besar,” jelas Ali Said usai bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur, Rabu (11/2/2026).
Selain berkontribusi terhadap PDRB, KEK dan KI juga berperan signifikan pada sektor industri pengolahan yang menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Tengah. Pada 2025, sektor industri pengolahan menyumbang 33,38 persen terhadap struktur ekonomi daerah. Dari jumlah tersebut, 3,70 persen berasal dari aktivitas di KEK dan KI.
Rinciannya, KEK menyumbang 2,33 persen atau senilai Rp 3,86 triliun, sementara KI berkontribusi 1,37 persen atau Rp 2,26 triliun terhadap sektor industri pengolahan.
Berdasarkan data BPS, hingga triwulan IV 2025 terdapat 109 perusahaan di KEK Kendal dan 48 perusahaan di KEK Industropolis Batang yang terlibat dalam pendataan.
Sementara di kawasan industri, tercatat 47 perusahaan di KI Candi, 31 perusahaan di KI Terboyo Semarang, 24 perusahaan di KI Wijayakusuma, 17 perusahaan di BSB Industrial Park, 12 perusahaan di Jateng Land Park Sayung, 5 perusahaan di Batang Industrial Park, serta 3 perusahaan di kawasan lainnya seperti KI Cipta dan LIK Bugangan Baru Semarang.
Ali Said menambahkan, BPS akan melakukan pendataan secara rutin setiap triwulan guna memperkuat basis data PDRB Jawa Tengah serta memastikan akurasi kontribusi kawasan industri dan KEK terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam kesempatan yang sama, BPS juga meminta dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar pada Mei hingga Juli mendatang.
Sensus tersebut akan memotret daya saing usaha, peta ekonomi wilayah, ekonomi hijau, serta perkembangan dan kontribusi UMKM, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus mengakselerasi pengembangan KEK dan KI sebagai instrumen utama dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.
Ia juga mendorong bupati dan wali kota untuk menyiapkan kawasan ekonomi dan industri baru di daerah masing-masing.
Sejumlah daerah seperti Cilacap, Kebumen, Banyumas, Brebes, Batang, Kendal, Demak, Semarang, hingga Rembang telah merespons dengan menyiapkan potensi kawasan baru.
“Potensinya besar dan masih banyak yang harus dikerjakan. Adanya kawasan ekonomi dan kawasan industri akan memudahkan investasi masuk, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Ahmad Luthfi.
Terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Gubernur memastikan Pemprov Jateng akan memberikan dukungan penuh dan mengoordinasikan pemerintah kabupaten/kota serta pelaku usaha agar terbuka dalam penyediaan data.
“Nanti kami akan beri arahan kepada kabupaten/kota untuk mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026,” tegasnya.
Dengan kontribusi yang terus menguat serta ekspansi kawasan industri dan KEK yang berlanjut, sektor ini diproyeksikan menjadi pilar utama transformasi industri dan akselerator pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dalam beberapa tahun ke depan.
