BOYOLALI, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak hanya menjadi tempat penjualan kebutuhan pokok, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi desa dan penyerap hasil panen petani. Koperasi yang telah beroperasi diminta aktif melakukan promosi agar semakin dikenal dan dimanfaatkan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat meninjau operasional KDMP di Desa Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, dan Desa Banyudono, Kabupaten Boyolali, Selasa (20/10/2026). Ia menekankan pentingnya menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus membuka akses pemasaran bagi produk lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“KDMP adalah aset desa, jadi harus dirawat. Masyarakat harus diworo-woro atau dikasih tahu kalau sudah operasional. Masyarakat harus tahu bahwa ini juga untuk kepentingan desa. Informasikan kalau di KDMP jual bahan pokok penting dengan harga murah,” kata Ahmad Luthfi.
Menurutnya, KDMP harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain menyediakan kebutuhan sehari-hari, koperasi diharapkan memperkuat rantai pasok pangan dengan menghubungkan petani sebagai produsen dengan pasar.
Peran tersebut dinilai penting untuk mendukung swasembada pangan. Potensi pertanian dan produk unggulan setiap desa perlu dihimpun agar hasil produksi masyarakat memiliki jalur pemasaran yang jelas.
“Potensi desa harus digalang. KDMP merupakan off-taker produk-produk desa, termasuk di dalamnya hasil pangan dan UMKM,” ujarnya.
Melalui peran sebagai off-taker, KDMP diharapkan mampu menyerap hasil pertanian dan produk UMKM setempat. Dengan demikian, pasar bagi produk desa semakin terbuka, sementara rantai distribusi dapat diperpendek sehingga berpeluang menekan biaya distribusi dan menjaga harga yang diterima produsen maupun dibayarkan konsumen.
Warga Rasakan Harga Lebih Terjangkau
Manfaat keberadaan KDMP mulai dirasakan warga Desa Banyudono, Boyolali. Salah satunya Sri Mulyani, yang memilih berbelanja di koperasi tersebut karena harga sejumlah kebutuhan pokok dinilai lebih terjangkau dan lokasinya dekat dengan rumah.
Ia mencontohkan harga minyak goreng yang di pasaran sekitar Rp22.000 dapat dibeli di KDMP dengan harga Rp16.000.
“Ini bukanya baru saja, belum lama. Sudah beberapa kali beli di sini. Ini beli minyak goreng dan terigu. Harapannya dengan adanya KDMP ini apa saja murah sehingga kebutuhan di rumah dapat terpenuhi,” kata Sri Mulyani.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa harga yang kompetitif dan kemudahan akses menjadi faktor penting untuk menarik masyarakat berbelanja di koperasi. Karena itu, promosi perlu diimbangi dengan ketersediaan barang dan harga yang terjangkau agar KDMP menjadi pilihan warga.
Ahmad Luthfi juga berharap KDMP dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penyediaan barang kebutuhan pokok penting, termasuk komoditas bersubsidi seperti beras, minyak goreng, dan gas.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, akan mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana koperasi secara bertahap dan berkelanjutan untuk mendukung operasionalnya.
Baru 63 Persen KDMP Beroperasi
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah per 20 Oktober 2026, terdapat 8.523 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah terbentuk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.427 unit atau 63 persen telah beroperasi, sedangkan 3.096 unit atau 37 persen masih dalam tahap persiapan.
Adapun jumlah gedung KDKMP yang telah terbangun mencapai 5.895 unit.
Dari sisi pengembangan usaha, sebanyak 4.432 koperasi memiliki satu gerai, 749 koperasi memiliki dua gerai, dan 175 koperasi memiliki tiga gerai. Sementara itu, 28 koperasi memiliki empat gerai, 39 koperasi memiliki lima gerai, tiga koperasi memiliki enam gerai, dan satu koperasi memiliki tujuh gerai.
Data tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah tidak hanya membentuk koperasi dan membangun gedung, tetapi juga memastikan kegiatan usaha berjalan sehingga manfaatnya menjangkau lebih banyak masyarakat.
Ahmad Luthfi mengakui, sejumlah KDMP belum beroperasi karena terkendala infrastruktur dan kelengkapan sarana pendukung. Kendala itu antara lain pasokan listrik yang belum memadai, belum tersedianya kendaraan operasional, hingga barang dagangan yang belum datang.
“Memang kita harus berjenjang dan berkelanjutan. Kenapa kita lakukan pengecekan, agar kita dapat evaluasi kurangnya apa,” jelasnya.
Untuk mempercepat operasional koperasi yang masih dalam tahap persiapan, Ahmad Luthfi mendorong para pengurus dan manajer belajar langsung dari KDMP yang sudah berjalan. Pembelajaran mencakup tata kelola, sistem kerja, pengelolaan gerai, hingga pola kerja sama dengan UMKM lokal melalui skema konsinyasi atau titip jual.
“Manajer-manajer dan pengurus yang KDMP-nya belum beroperasi bisa belajar ke sini yang sudah operasional. Jangan sampai yang belum beroperasi manajernya nganggur,” katanya.
Menurut Ahmad Luthfi, keberhasilan KDMP tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk atau gedung yang berdiri. Harga kebutuhan pokok yang terjangkau, terbukanya pasar bagi produk lokal, serta terserapnya hasil panen petani menjadi bagian penting agar koperasi benar-benar mampu menggerakkan perekonomian dari desa.
