BREBES, MettaNEWS – Bencana tanah gerak di Dukuh Bojongsari, Desa Sridadi, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, berdampak pada 175 kepala keluarga atau 532 jiwa. Warga terpaksa mengungsi setelah pergerakan tanah akibat hujan deras merusak dan memiringkan rumah-rumah mereka.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat mempercepat penanganan, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) di lokasi yang dinyatakan aman secara teknis.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau langsung lokasi pengungsian sekaligus memimpin rapat koordinasi penanganan dan penyerahan bantuan di Pondok Pesantren Bahrul Qur’an Al-Munawir, Rabu (18/2/2026).
“Untuk tanah gerak ini yang bisa dilakukan adalah memindahkan orang dan barang,” ujar Luthfi.
Ia mewanti-wanti warga agar tidak kembali ke rumah masing-masing demi keselamatan. Menurutnya, kondisi tanah masih bergerak dan berisiko tinggi.
“Di sini aman, yang penting selamat. Nanti barang-barang dibantu pindahkan,” tegasnya.
Gubernur meminta kepala desa bersama Dinas Sosial terus mengedukasi warga agar tidak nekat pulang mengambil barang. Proses evakuasi barang, lanjutnya, akan dibantu TNI-Polri dan tim gabungan, sekaligus disiapkan tempat penyimpanan agar warga tidak lagi khawatir terhadap harta benda yang tertinggal.
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Brebes, sebanyak 143 rumah terdampak, terdiri atas 10 rumah rusak berat dan 124 rumah dalam kondisi terancam. Selain itu, dua tempat ibadah, dua fasilitas pendidikan, serta akses jalan desa sepanjang sekitar 700 meter turut ambles.
Pergerakan tanah dilaporkan masih aktif akibat tingginya curah hujan di kawasan perbukitan Sirampog. Longsoran bergerak ke arah barat daya dengan potensi susulan yang masih tinggi. Pemerintah menegaskan keselamatan jiwa menjadi prioritas utama.
Pemprov Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Dinas ESDM untuk kajian teknis lanjutan guna menentukan titik aman pembangunan huntara. Rencananya, huntara akan dibangun di lahan petak 34G milik KPH Perhutani Pekalongan Barat yang dinilai relatif aman.
“Lakukan seperti kita di Banjarnegara, Cilacap, Pemalang dan Purbalingga. Begitu pindah, warga harus bisa beraktivitas,” imbuh Luthfi.
Pengungsian saat ini dipusatkan di Pondok Pesantren Bahrul Qur’an Al-Munawir, Dukuh Limbangan. Dapur umum telah didirikan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) guna memastikan kebutuhan logistik warga terpenuhi, termasuk penyesuaian menu sahur dan berbuka selama Ramadan.
Dalam kesempatan tersebut, gubernur menyalurkan bantuan total Rp175,97 juta. Bantuan berasal dari BPBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp18,24 juta, Dinas Sosial Rp90,77 juta, Dinas Ketahanan Pangan Rp18 juta, Dinas Kesehatan Rp11,77 juta, Dinas Pendidikan Rp27 juta, serta PMI Rp10,19 juta.
Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, mengapresiasi respons cepat Pemprov Jateng dalam penanganan bencana.
“Terima kasih atas bantuan dan penanganan yang cepat. Masyarakat Brebes tidak perlu khawatir, karena seluruh perangkat daerah sudah bergerak bersama,” tandasnya.
Di pengungsian, sejumlah warga berharap kebutuhan dasar tetap tersedia, terutama bagi kelompok rentan. Susi Susanti, warga Dukuh Bojongsari, mengaku mengungsi bersama tiga anaknya, termasuk bayi berusia 10 bulan, dan berharap perlengkapan bayi terus terpenuhi.
Warga lainnya, Tona, mengaku khawatir setiap kali hujan deras turun karena rumahnya berada di tepi hutan dan dekat aliran sungai. Ia berharap relokasi permanen segera direalisasikan agar keluarganya dapat hidup lebih aman dan tenang.
Sebagai informasi, bencana tanah gerak di Sirampog terjadi pada 28 Januari 2026 sekitar pukul 18.00 WIB, dipicu cuaca ekstrem yang menyebabkan lereng dengan kemiringan sekitar 45 derajat bergerak ke arah aliran Kali Keruh. Hingga kini, aparat dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan intensif guna mengantisipasi potensi pergerakan lanjutan.
