SOLO, MettaNEWS – Pemerintah Indonesia saat ini tengah mempersiapkan industri fraksionasi plasma untuk menghasilkan produk darah yang memenuhi ketentuan Quality, Safety dan Efficacy.
Pengembangan Fraksionasi Plasma juga telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Pada Permenkes tersebut, fraksionasi plasma disebutkan tergolong sebagai salah satu fokus pengembangan sediaan farmasi.
Kementrian Kesehatan juga telah menunjuk beberapa UTD (Unit Transfusi Darah) di seluruh Indonesia untuk selenggarakan pengembangan fraksionasi plasma ini.
Fraksionasi plasma merupakan proses pemisahan derivat plasma yang memiliki khasiat sebagai obat. Proses ini dilakukan dengan menerapkan teknologi pengolahan darah yang nantinya akan menghasilkan Produk Obat Derivat Plasma (PDOB).
PMI Kota Surakarta turut berpartisipasi dalam program Fraksionasi Plasma yang diselenggarakan oleh Unit Donor Darah PMI Pusat dan diikuti oleh PMI Kota/Kab lain yang telah tersertifikasi CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) oleh Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan).
Martati Nur Utami, S.Tr.Kes selaku Manager Kualitas (MK) PMI Solo menyampaikan bahwa program ini UDD PMI bekerjasama dengan SK Plasma dari Korea Selatan.
“Setelah plasma ini tercollecting di PMI Pusat, selanjutkan akan dikirim ke SK Plasma di Korea Selatan untuk di olah dan di produksi menjadi albumin, immunoglobulin, dan faktor pembekuan darah yg sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan serta dapat digunakan untuk masyarakat.” ungkapnya.
PMI Solo berhasil kirimkan 672 kantong plasma darah untuk diberangkatkan menuju collecting site yakni PMI Pusat pada Jumat (14/3/2025).
“Total ada 160 liter plasma dari PMI Solo, siang ini juga akan kami kirimkan ke UDD PMI Pusat untuk selanjutnya diuji, diolah dan diproduksi di Korea Selatan,” jelas dr. Achmad Reza, Kepala Unit Donor Darah PMI Solo.
Dokter Reza juga berharap agar nantinya produk dari fraksionasi plasma ini dapat meningkatkan ketahanan kesehatan nasional untuk masyarakat di Indonesia.
