SOLO, MettaNEWS – Konflik berkepanjangan di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memicu keprihatinan mendalam dari sejumlah aktivis pers di wilayah Jogja-Solo-Semarang (Joglosemar). Dalam pertemuan informal yang digelar di Sekretariat PWI Surakarta, Kompleks Monumen Pers Nasional Solo, mereka menyuarakan seruan moral agar konflik yang telah berlangsung lebih dari setahun itu segera diselesaikan demi kelangsungan organisasi.
Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh pers Yogyakarta Sihono HT, Amir Machmud NS dari Semarang, Setiawan Hendra Kelana dari PWI Jateng, serta tuan rumah Anas Syahirul dari PWI Surakarta. Dalam diskusi yang berlangsung hangat, mereka menilai bahwa konflik internal telah menimbulkan kerugian besar, baik secara materiil maupun imateriil, yang dirasakan hingga ke tingkat daerah dan individu anggota.
“Ketidakpastian ini telah menurunkan kepercayaan mitra, menghambat kaderisasi lewat UKW, hingga menurunkan minat wartawan untuk bergabung,” ungkap mereka dalam pernyataan bersama.
Beberapa fakta di lapangan menguatkan urgensi penyelesaian konflik, seperti terhentinya pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Juga kebingungan saat Hari Pers Nasional (HPN) 2025 karena adanya dua lokasi peringatan, serta minimnya peran PWI dalam proses regulasi dan advokasi pekerja pers.
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sejatinya telah mencoba menjembatani penyelesaian, bahkan menawarkan Kongres Dipercepat pada akhir 2024. Namun, hingga kini tawaran itu belum terealisasi akibat perbedaan pendapat soal peserta kongres.
Melalui seruan moral ini, para aktivis PWI Joglosemar mengajukan sejumlah alternatif penyelesaian seperti rekonsiliasi nasional dengan semangat kekeluargaan, kenegarawanan, dan persahabatan. Alternatif penyelesaian selain Kongres Dipercepat, jika dirasa lebih efektif, merealisasikan kongres pipercepat sebagaimana difasilitasi pemerintah. Dan menjadikan Surakarta sebagai lokasi rekonsiliasi nasional, mengingat kota ini merupakan tempat lahirnya PWI.
“Konflik ini tak hanya soal perbedaan pandangan, tapi juga menyangkut masa depan organisasi dan kepercayaan publik terhadap dunia pers. Kami menyerukan agar semua pihak melangkah dengan hati yang jernih dan cinta terhadap PWI,” ujar Anas Syahirul.
