SEMARANG, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan pernyataan tegas saat melantik dan mengambil sumpah/janji 1.049 pejabat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Ia menegaskan bahwa jabatan tidak bisa dinegosiasikan, apalagi dititipkan, karena seluruh proses mutasi, rotasi, dan promosi ASN harus berjalan sesuai sistem merit.
Pelantikan digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (15/1/2026). Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh direkayasa dan seluruh penempatan jabatan ditentukan oleh profesionalisme serta kualifikasi, bukan oleh praktik titip-menitip maupun tawar-menawar.
“Tidak usah punya pemikiran bahwa birokrasi bisa direkayasa. Jabatan itu ditentukan oleh sistem merit, bukan oleh titipan atau tawar-menawar,” tegas Ahmad Luthfi.
Ia memastikan, seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses dan mekanisme sesuai ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, pelanggaran terhadap mekanisme tersebut akan mematikan prinsip sistem merit yang sedang ditegakkan di Jawa Tengah.
“Bapak-Ibu menduduki jabatan ini karena sudah memenuhi kualifikasi dari BKN dan Kemendagri. Kalau tidak, sistem merit di Jawa Tengah tidak akan hidup. Jabatan harus ditentukan oleh profesionalisme,” tegasnya.
Ahmad Luthfi mengibaratkan birokrasi sebagai sebuah mesin yang hanya dapat berjalan optimal jika didukung aparatur yang berkualitas.
“Kalau birokrasi itu motor, maka bahan bakarnya adalah ASN. Para gubernur terdahulu sudah menggariskan bahwa mesin Jawa Tengah ini harus diisi bahan bakar berkualitas,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi juga menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap praktik percaloan jabatan dan berbagai bentuk intervensi nonprosedural. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi adanya titipan dalam pengisian jabatan.
“Saya ingin pemerintahan yang clean and good governance. Siapa pun yang nitip langsung saya coret. Jangan coba-coba menawar,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya integritas dan kualitas pelayanan publik sebagai orientasi utama ASN. Menurutnya, keberhasilan birokrasi diukur dari sejauh mana aparatur mampu melayani masyarakat secara profesional.
“Masyarakat adalah ndoro, ASN adalah pelayan. Hindari keluhan publik, baik secara administratif maupun operasional. Birokrasi itu hadir untuk melayani,” ujar Luthfi.
Selain itu, Ahmad Luthfi mengingatkan bahwa ASN merupakan ujung tombak pembangunan Jawa Tengah, sehingga soliditas dan kerja sama tim menjadi kunci utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
“ASN adalah ujung tombak pembangunan Jawa Tengah. Semua harus bekerja dengan teamwork,” katanya.
Pelantikan ini diikuti oleh 1.049 pejabat, yang terdiri atas 46 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 380 Pejabat Administrator, dan 623 Pejabat Pengawas.
