SEMARANG, MettaNEWS — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan akselerasi signifikan dalam penanganan backlog perumahan. Hingga triwulan I 2026, sebanyak 281.312 unit rumah bagi warga miskin berhasil dibangun melalui kolaborasi lintas sektor.
Capaian tersebut merupakan akumulasi pembangunan sepanjang 2025 hingga awal 2026. Pada 2025 saja, realisasi pembangunan mencapai 274.514 unit yang bersumber dari berbagai skema pendanaan, mulai dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, hingga dukungan CSR dan Baznas.
Memasuki triwulan I 2026, pembangunan kembali bertambah 6.798 unit, sehingga total capaian mencapai 281.312 unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menyatakan capaian tersebut berkontribusi signifikan dalam menekan angka backlog perumahan di Jawa Tengah.
“Pada akhir 2025, backlog perumahan tercatat sekitar 1,33 juta unit. Berkat upaya kolaboratif, sepanjang 2025 berhasil ditekan sekitar 274 ribu unit, sehingga awal 2026 turun menjadi sekitar 1,05 juta unit,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan backlog perumahan dapat ditekan secara bertahap dalam empat tahun ke depan melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan.
Penanganan backlog tidak hanya difokuskan pada pembangunan rumah baru, tetapi juga peningkatan kualitas hunian melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Program ini tidak hanya membangun rumah baru, tetapi juga memperbaiki rumah yang tidak layak agar memenuhi standar hunian yang aman dan sehat,” jelas Boedyo.
Penentuan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data terpadu seperti DTKS yang kemudian diverifikasi melalui pengecekan lapangan, termasuk status lahan dan kondisi fisik bangunan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa program RTLH merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat memiliki hunian yang layak.
“Kami akan terus memperkuat kolaborasi agar semakin banyak warga terbantu dan backlog perumahan di Jawa Tengah bisa ditekan secara bertahap,” ungkapnya.
Menurutnya, penyediaan rumah bagi warga miskin bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial.
“Kami ingin setiap keluarga di Jawa Tengah memiliki tempat tinggal yang layak sebagai fondasi untuk hidup lebih sejahtera dan produktif,” tegas Luthfi.
Manfaat program ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya Subali, warga Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, yang kini dapat menempati rumah layak setelah sebelumnya tinggal menumpang.
“Saya senang sekali dapat bantuan rumah. Dulu tidak pernah kepikiran bisa punya rumah sendiri,” ujarnya.
Sebagai penjual bakso bakar keliling, penghasilan Subali tidak menentu. Kini, ia bersama keluarga dapat menikmati hunian yang lebih nyaman.
“Sekarang lebih nyaman punya rumah sendiri. Anak juga lebih semangat belajar,” katanya.
Hal serupa dirasakan Sumar, warga desa yang sama, yang menerima bantuan renovasi RTLH. Rumahnya yang sebelumnya berdinding kayu kini telah diperbaiki menjadi tembok bata berlapis semen.
“Senang sekali mendapat bantuan RTLH. Saya merasa pemerintah benar-benar memperhatikan warganya,” katanya.
Sebagai petani dan pekerja serabutan, Sumar mengaku kesulitan memperbaiki rumah karena keterbatasan biaya.
“Kadang buruh tani, kadang ikut tukang batu. Ingin memperbaiki rumah tapi belum punya biaya. Alhamdulillah sekarang bisa direnovasi,” tuturnya.
Ia menambahkan, kondisi rumah yang lebih layak membuatnya lebih tenang dan termotivasi dalam bekerja.
“Rasanya lega, sekarang rumah lebih kuat dan atapnya sudah bagus,” tandasnya.
Bagi ratusan ribu penerima manfaat, program RTLH bukan sekadar bantuan fisik, melainkan simbol nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil di Jawa Tengah.
