JAKARTA, MettaNEWS – Indonesia memperluas peluang investasi di sektor ekonomi karbon dengan menawarkan 30 proyek strategis kepada calon investor dan pembeli internasional dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, 10–19 November 2026.
Penawaran tersebut dilakukan melalui inisiatif Carbon Connection (Carbonnex) for Climate Action yang mempertemukan pengembang proyek karbon Indonesia dengan calon pembeli, investor, lembaga keuangan, korporasi, serta mitra pembangunan internasional.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, memimpin peluncuran Carbonnex. Forum ini dirancang untuk memperluas pembiayaan iklim, menarik investasi global, sekaligus mempercepat realisasi proyek karbon nasional.
“Carbonnex merupakan platform yang mempertemukan pengembang proyek Indonesia dengan pembeli, investor, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra pembangunan. Melalui forum ini, proyek dipresentasikan, transaksi difasilitasi, dan komitmen kerja sama dibangun,” ujar Jumhur.
Dari 30 proyek yang ditawarkan, dua proyek telah mengantongi sertifikasi penuh, delapan proyek sedang menjalani proses sertifikasi, sedangkan 20 lainnya masih berada dalam tahap pengembangan.
Capaian ini melanjutkan hasil partisipasi Indonesia dalam COP30 di Brasil. Saat itu, sebanyak 12 dari 44 proyek yang ditawarkan dengan potensi pengurangan emisi mencapai 53,2 juta ton CO₂e menarik minat pembeli global. Potensi transaksi dari proyek-proyek tersebut tercatat lebih dari 2,75 juta ton CO₂e.
Perkuat Transparansi Pasar Karbon
Pengembangan pasar karbon nasional juga ditopang regulasi dan sistem pencatatan yang diperkuat pemerintah. Salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) oleh KLH/BPLH bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kehadiran sistem tersebut ditujukan untuk memperkuat transparansi, kredibilitas, dan kepastian transaksi karbon, sekaligus mendukung pelaksanaan perdagangan karbon sesuai Pasal 6 Persetujuan Paris.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Ary Sudijanto, mengatakan perdagangan karbon menjadi instrumen strategis untuk memperluas pembiayaan iklim sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi karbon Indonesia.
Menurut dia, peluang tersebut diharapkan dapat menarik investasi dan memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat.
“Perdagangan karbon tidak hanya berkaitan dengan transaksi antara penjual dan pembeli, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat melalui pembiayaan program aksi iklim,” kata Ary.
Kerja Sama Karbon dengan Norwegia
Selain menawarkan proyek kepada investor global, Indonesia juga memperkuat kemitraan internasional melalui sejumlah kesepakatan di COP31.
Salah satunya adalah kerja sama karbon dengan Norwegia sebesar 12 juta ton CO₂e untuk periode sepuluh tahun. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas kolaborasi internasional dalam pengendalian perubahan iklim.
COP31 juga menghasilkan kerja sama konservasi Rangkong Basaken antara PT Pertamina Power Indonesia dan PT Inhutani I. Sementara itu, pengembangan biomethane dijajaki melalui kerja sama PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk.
Melalui penawaran proyek karbon, penguatan sistem perdagangan, serta kemitraan lintas negara, Indonesia berupaya meningkatkan nilai ekonomi karbon dan memperluas akses pembiayaan iklim.
Berbagai inisiatif tersebut diharapkan dapat memperkuat pasar karbon nasional, membuka peluang investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pencapaian target penurunan emisi.








