PEMALANG, MettaNEWS – Program desa dampingan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai membawa perubahan bagi masyarakat Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Sejak April 2026, program tersebut menyasar perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), sanitasi, akses listrik, hingga penguatan ekonomi warga untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Salah satu warga yang merasakan manfaatnya adalah Rusmiyati. Sebelum mendapat bantuan rehabilitasi rumah sekitar tiga bulan lalu, ia tinggal bersama suami dan kedua orang tuanya di rumah berdinding GRC dengan atap asbes. Kondisi rumah terasa panas dan pengap. Ketika banjir datang, air bahkan beberapa kali masuk hingga setinggi lutut.
Kini, rumah tersebut telah selesai diperbaiki dan kembali ditempati keluarganya.
“Alhamdulillah, sudah terbangun rumahnya, sudah jadi, sudah ditempati. Kami yang tidak mampu sangat berterima kasih sekali, sangat terbantu,” kata Rusmiyati seusai dikunjungi Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Selasa (20/10/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka peresmian hasil kegiatan desa dampingan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (Kesra Taskin) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Desa Kendalrejo.
Mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Taj Yasin mengatakan, program desa dampingan dirancang untuk memastikan bantuan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya diawali dengan asesmen untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus potensi yang dimiliki desa.
“Ini semua kami ingin memastikan bahwa itu benar-benar tepat sasaran. Tentu untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satunya kami melakukan pendampingan seperti ini,” ujar Taj Yasin.
Menurutnya, penanggulangan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui satu jenis bantuan. Pemerintah perlu menangani kebutuhan dasar masyarakat sekaligus membuka peluang bagi warga untuk meningkatkan pendapatan dan membangun kemandirian ekonomi.
Untuk itu, Pemprov Jateng melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Kolaborasi juga dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Pemalang, pemerintah desa, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), BUMN, serta perusahaan swasta.
“Yang membutuhkan usaha, perempuan-perempuan di Desa Kendalrejo diberdayakan. Usaha-usaha perekonomian masyarakat juga disiapkan bantuan modalnya. Inilah bentuk upaya kami memastikan masyarakat semakin sejahtera,” kata Taj Yasin.
Perbaiki Rumah, Sanitasi, dan Akses Listrik
Kepala Biro Kesra Taskin Setda Jateng, Syamsudin Isnaini, menjelaskan, program desa dampingan merupakan bagian dari gerakan satu perangkat daerah satu desa dampingan. Program ini mendukung prioritas pembangunan Jawa Tengah 2025–2029, khususnya program Desa Maju dan Berdaya serta percepatan penanggulangan kemiskinan.
Kendalrejo dipilih setelah pemerintah melakukan identifikasi terhadap kondisi sosial ekonomi, persoalan, dan potensi desa. Pelaksanaan program melibatkan OPD Pemprov Jateng, OPD Pemkab Pemalang, pemerintah desa, Baznas Provinsi Jateng dan Kabupaten Pemalang, serta sejumlah perusahaan.
“Seluruh kegiatan desa dampingan di Kendalrejo merupakan hasil kolaborasi dan kerja sama multisektor. Semua bergerak bersama untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Dalam program tersebut, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran Rp260 juta melalui APBD untuk merehabilitasi 13 unit RTLH. Baznas turut membantu perbaikan lima unit rumah dengan nilai Rp100 juta.
Dukungan terhadap kebutuhan dasar warga juga diberikan melalui sambungan listrik murah untuk 13 rumah senilai Rp19,5 juta. Selain itu, terdapat bantuan keuangan pemerintah desa sebesar Rp120 juta untuk rehabilitasi jalan serta pembangunan 11 unit jamban melalui Baznas dan Perum Perhutani.
Bantuan tersebut diharapkan meningkatkan kualitas hunian, memperbaiki akses sanitasi, dan menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat.
Perempuan Didorong Kembangkan Usaha
Selain perbaikan infrastruktur dan kebutuhan dasar, program desa dampingan juga diarahkan untuk memperkuat perekonomian keluarga.
Sejumlah bantuan diberikan melalui dua paket Kelompok Usaha Bersama (KUBE) senilai Rp40 juta, bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp12,5 juta, serta lima paket bantuan modal usaha senilai Rp15 juta.
Dukungan lainnya meliputi peralatan modal usaha kelompok, mesin perontok padi dari BRI, peralatan sekolah, akses internet gratis, alat peraga edukasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat.
Kepala Desa Kendalrejo, Titik Iswati, mengatakan bantuan usaha mulai dimanfaatkan warga untuk memproduksi aneka makanan dan kue yang dapat dijual. Program tersebut juga mendorong perempuan dari kelompok rentan untuk mulai menjalankan kegiatan produktif.
“Yang tadinya ekonominya kurang, yang mendapat bantuan UMKM bisa membuat kerajinan kecil atau makanan-makanan yang bisa dijual setiap harinya. Untuk bantuan lainnya seperti RTLH, jamban, dan listrik juga sangat membantu warga yang memang kurang mampu,” tuturnya.
Titik menyebut Kendalrejo termasuk desa dengan kategori kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pemalang. Ia berharap program pendampingan tidak berhenti setelah bantuan disalurkan, tetapi menjadi pijakan bagi warga untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
“Insyaallah kegiatan ini tidak hanya bantuan dari provinsi, tetapi kita bisa berjalan sesuai dengan kemampuan warga yang sudah lebih baik,” katanya.
