JAKARTA, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masuk dalam 10 kandidat pemerintah provinsi pada penilaian nasional Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek Award) 2026. Capaian ini didukung upaya memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal melalui penguatan regulasi, dukungan anggaran, dan kolaborasi lintas sektor.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, memaparkan berbagai program perlindungan pekerja di hadapan Tim Penilai Tingkat Pusat di Pullman, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Dalam paparannya, Taj Yasin menegaskan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan perlu menjangkau seluruh lapisan pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal dan kelompok rentan.
Menurutnya, risiko kecelakaan kerja tidak hanya dihadapi pekerja formal, tetapi juga masyarakat yang bekerja di sektor nonformal.
“Kecelakaan kerja bukan hanya orang-orang yang kerja di formal saja, akan tetapi menjaga kecelakaan kerja dari masyarakat kita yang nonformal,” kata Taj Yasin.
Salah satu program unggulan Pemprov Jateng adalah pemberian insentif kepada pengajar keagamaan lintas agama yang disertai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau jaminan sosial.
“Alhamdulillah, dengan kolaborasi-kolaborasi itu, hari ini kami diminta atau diberi kesempatan untuk mempresentasikan perlindungan pekerja yang ada di Jawa Tengah,” ujarnya.
Taj Yasin berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko dalam menjalankan pekerjaannya.
Kepesertaan Jamsostek Jateng Meningkat
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY, Cahyaning Indriasari, mengatakan Jamsostek Award merupakan ajang untuk menilai komitmen pemerintah daerah dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan atau Universal Coverage Jamsostek.
Ia menyebut cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Tengah meningkat dari 36 persen pada 2024 menjadi 39 persen pada 2025.
Peningkatan tersebut didukung regulasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta berbagai program perlindungan bagi pekerja rentan.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah perlindungan bagi pengajar keagamaan lintas agama yang telah berjalan sejak 2023.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, jumlah penerima insentif pengajar keagamaan pada 2025 mencapai 230.830 orang. Program tersebut disertai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain pengajar keagamaan, Pemprov Jateng juga memberikan perlindungan kepada pekerja sektor pertanian melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Pada 2025, sekitar 13.017 petani tembakau, petani, dan buruh tani tercatat memperoleh perlindungan melalui program tersebut.
Pekerja Informal Masih Jadi Tantangan
Meski cakupan kepesertaan terus meningkat, perluasan perlindungan bagi pekerja informal masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Cahyaning menjelaskan, dari sekitar 19 juta pekerja di Jawa Tengah, sebagian besar merupakan pekerja informal yang belum seluruhnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Jawa Tengah ini masih punya gap yang cukup besar, terutama untuk pekerja sektor informal. Karena komposisi tenaga kerja kita sekitar 60 persen merupakan pekerja informal, seperti petani, nelayan, dan sebagainya,” jelasnya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemprov Jateng akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, serta pemerintah desa.
Dua inisiatif yang disiapkan untuk mendukung perluasan kepesertaan adalah program Garwo Surgo dan Ngopeni Ngelakoni Desa. Kedua program tersebut diharapkan memperkuat semangat gotong royong, termasuk melalui keterlibatan perusahaan dan pembentukan agen penggerak jaminan sosial di tingkat desa.
Pekerja yang telah memperoleh perlindungan melalui perusahaan juga diharapkan mengajak anggota keluarga mereka yang bekerja di sektor informal untuk mendaftar sebagai peserta mandiri.
“Dengan gotong royong ini, cakupan kepesertaan pekerja informal di Jawa Tengah diharapkan semakin tinggi,” kata Cahyaning.
Ia berharap berbagai kebijakan, dukungan anggaran, dan inovasi yang telah dijalankan Pemprov Jateng dapat mengantarkan provinsi tersebut meraih hasil terbaik dalam Jamsostek Award 2026.
“Target saya sih Jateng bisa masuk 3 besar ya. Karena kalau melihat goodwill-nya pemerintah Jateng ini sudah sangat banyak berubah,” ujarnya.
Selain Pemprov Jateng, perusahaan asal Salatiga, PT Selalu Cinta Indonesia, juga masuk dalam nominasi Jamsostek Award 2026.
