SEMARANG, MettaNEWS – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta perluasan program satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu desa dampingan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.
Program yang saat ini menjangkau 641 desa di 35 kabupaten/kota tersebut akan diarahkan pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan membutuhkan intervensi lebih besar.
Hal itu disampaikan Taj Yasin saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kantor Bappeda Jateng, Selasa (29/9/2026). Ia hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Rakor tersebut diikuti OPD Pemprov Jateng dan kepala daerah se-Jawa Tengah. Dari 35 kabupaten/kota, sebanyak 28 daerah hadir secara langsung.
Taj Yasin mengatakan, penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah patut disyukuri. Namun, capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui pembenahan data dan pelaksanaan program yang lebih terarah agar intervensi pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, perluasan program satu OPD satu desa dampingan perlu mempertimbangkan tingkat kemiskinan hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Dengan demikian, pendampingan dapat difokuskan pada wilayah yang membutuhkan penanganan lebih intensif.
“Di kecamatan kita mana yang paling miskin, kita kecilkan lagi di kecamatan itu desanya mana. Di situ kita tugaskan OPD kita,” kata Taj Yasin.
Ia menegaskan, penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu OPD secara mandiri. OPD yang ditugaskan mendampingi desa harus berperan sebagai koordinator untuk menghubungkan berbagai program lintas sektor sesuai kebutuhan masyarakat.
“Enggak bisa kita kerja sendiri. OPD juga harus begitu. Mereka sifatnya menjadi koordinator supaya program itu bisa berjalan semuanya di desa-desa tersebut,” ujarnya.
Selain memperluas pendampingan, Taj Yasin menyoroti pentingnya pemutakhiran data kemiskinan secara berkala. Menurutnya, perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat harus segera tercatat agar kebijakan maupun bantuan pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran.
Ia meminta proses verifikasi data tidak hanya bergantung pada pendataan tingkat kabupaten atau provinsi, tetapi juga melibatkan pemerintah desa, RT, RW, serta tokoh masyarakat yang memahami kondisi warga secara langsung.
“Kalau kita membahas menunggu data atau menunggu pendanaan, tidak selesai-selesai. Kita harus bantu. Pendataan itu sebenarnya laporannya juga dari masyarakat,” ungkapnya.
Taj Yasin menilai, perangkat desa memiliki pengetahuan yang lebih dekat mengenai kondisi masyarakat, termasuk warga yang seharusnya menerima bantuan maupun mereka yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria.
“Kepala desa sudah tahu. Inclusion error, exclusion error itu pasti saya yakin. Mereka sudah tahu,” ujarnya.
Ia menekankan, keberanian melakukan verifikasi dan memperbaiki data menjadi salah satu kunci keberhasilan penanggulangan kemiskinan. Dengan data yang akurat, program pemerintah diharapkan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
### Bantuan Produktif untuk Cegah Kemiskinan Berulang
Selain pembenahan data, Taj Yasin meminta agar penanggulangan kemiskinan tidak hanya mengandalkan bantuan konsumtif yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pemerintah perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi masyarakat usia produktif, agar mereka mampu meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Menurutnya, bantuan sosial perlu diikuti dengan pendampingan sehingga penerima manfaat dapat mencapai kemandirian ekonomi dan tidak kembali bergantung pada bantuan pemerintah.
“Bantuan kita selama ini masih sifatnya membantu di sektor pengeluaran. Kita kasih bantuan bahan makan, tetapi bagaimana setelah mereka paripurna, mereka kita wisuda? Ini yang perlu kita kawal supaya tidak kembali lagi,” jelasnya.
Ia mencontohkan bantuan produktif berupa kambing, ayam, dan unggas yang dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan masyarakat. Namun, bantuan tersebut harus disertai pendampingan, pengawasan, serta evaluasi agar benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi penerimanya.
Dengan pendekatan tersebut, program penanggulangan kemiskinan diharapkan tidak hanya meringankan beban pengeluaran rumah tangga, tetapi juga membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
### Kemiskinan Jateng Turun Jadi 9,21 Persen
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menyampaikan, upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,31 persen.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan perluasan lapangan kerja agar masyarakat memperoleh penghasilan yang memadai dan mampu meningkatkan kesejahteraan.
“Pertumbuhan ekonomi kita 5,31 persen, ini di atas capaian nasional. Namun demikian, kita berupaya dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, kemudian penyediaan lapangan pekerjaan sehingga lapangan pekerjaan ini bisa untuk pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan,” kata Imam.
Ia menyebutkan, angka kemiskinan Jawa Tengah saat ini berada di level 9,21 persen, turun sekitar 0,18 poin dibandingkan periode Maret 2026.
Meski demikian, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan masih relatif tinggi, yakni sekitar 9,96 persen. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi karakteristik Jawa Tengah sebagai wilayah agraris dengan alternatif sumber pendapatan di pedesaan yang relatif terbatas.
Di sisi lain, angka kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan positif. Imam menyampaikan, kemiskinan ekstrem turun dari sekitar 0,62 persen pada 2024 menjadi 0,3 persen pada 2025, atau berkurang lebih dari 50 persen.
Ia juga menyoroti capaian Kota Surakarta dan Kota Salatiga yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrem secara signifikan. Pengalaman kedua daerah tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi kabupaten/kota lain dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan.
“Ini bisa menjadi rujukan best practice untuk kabupaten dan kota yang lainnya, terutama dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem,” katanya.
Melalui perluasan program satu OPD satu desa dampingan, pembenahan data, serta penguatan pemberdayaan ekonomi, Pemprov Jateng berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat lebih luas dan mendorong penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.
