SEMARANG, MettaNEWS — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Semarang menyiapkan langkah penanganan darurat hingga jangka panjang pascajebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.
Penanganan tersebut dilakukan secara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemkot Semarang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Hal itu disampaikan Kepala BNPB Suharyanto saat meninjau lokasi banjir sekaligus mengikuti rapat terbatas bersama Ahmad Luthfi, Sekda Jateng Sumarno, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Kepala BBWS Pemali-Juana Sudarto di Kota Semarang, Selasa (19/5/2026).
Menurut Suharyanto, kondisi banjir saat ini sudah mulai tertangani dan air telah surut. BBWS Pemali-Juana juga telah mengambil langkah cepat dengan menutup sementara titik tanggul yang jebol.
“Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang bekerja sama dengan BBWS akan membebaskan lahan agar sungai bisa dilebarkan sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi di tempat yang sama,” kata Suharyanto.
Ia menjelaskan, seluruh warga terdampak telah mendapatkan penanganan, termasuk bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang sementara mengungsi di rumah keluarga maupun lokasi aman lainnya.
“Pemprov Jateng dan Pemkot sudah memberikan bantuan. Kami juga secara simbolis memberikan bantuan awal untuk kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, air bersih dan sebagainya. Nanti kalau kurang akan kita tambah,” ujarnya.
Selain penanganan darurat, pemerintah juga mulai mempersiapkan solusi hunian bagi warga terdampak. BNPB akan membangun hunian sementara (huntara) bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara.
Bagi warga yang memilih tidak tinggal di huntara, pemerintah akan mendata dan memberikan bantuan biaya sewa rumah sebesar Rp600 ribu per bulan hingga hunian tetap tersedia.
“Baru kemudian dipikirkan soal hunian tetap, khususnya bagi masyarakat yang sudah tidak bisa tinggal di tempat semula, karena berpotensi terdampak bencana serupa,” jelas Suharyanto.
Sementara itu, Ahmad Luthfi mengatakan Pemprov Jateng telah memiliki standar operasional penanganan bencana yang melibatkan seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa.
“Seperti yang hari ini dilakukan di sekitar Sungai Plumbon. Dinas Kesehatan sudah turun ke lokasi melalui program Speling, kemudian Dinas Ketahanan Pangan turun memberikan bantuan bahan pokok penting, Dinas PUPR memberikan bantuan alat,” kata Luthfi.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Jateng juga menyerahkan bantuan senilai total Rp124 juta bagi masyarakat terdampak banjir. Bantuan tersebut meliputi logistik makanan dan nonmakanan dari BPBD dan Dinas Sosial, bantuan beras dan mi mocaf dari Dinas Ketahanan Pangan, paket obat-obatan dan layanan dokter spesialis keliling dari Dinas Kesehatan, hingga bantuan tas dan perlengkapan sekolah dari Dinas Pendidikan.
Pemerintah berharap penanganan terpadu yang dilakukan dapat mempercepat pemulihan kondisi warga sekaligus mencegah bencana serupa kembali terjadi di kawasan Sungai Plumbon.
