BANYUMAS, MettaNEWS – Ahmad Luthfi turun tangan mengawal penanganan sedimentasi Waduk Panglima Besar Soedirman atau Waduk Mrica yang kondisinya kini disebut telah mencapai 93 persen.
Situasi tersebut dinilai mengkhawatirkan karena berpotensi mengganggu produksi energi listrik, pengendalian air, hingga meningkatkan risiko bencana di wilayah hilir.
Komitmen itu disampaikan Luthfi saat menghadiri Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 wilayah Banyumas Raya di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Senin (18/5/2026). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan siap mendorong percepatan penanganan Waduk Mrica ke pemerintah pusat agar segera mendapatkan langkah konkret.
Bupati Amalia Desiana mengungkapkan, sedimentasi yang semakin parah telah berdampak pada menurunnya produksi energi listrik dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Kondisi sedimentasi di Waduk Mrica itu sudah sampai 93 persen, sehingga hasil energinya juga sudah berkurang, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Amalia.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berdampak bagi Banjarnegara, tetapi juga wilayah lain di Jawa Tengah yang ikut bergantung pada fungsi strategis waduk tersebut.
Pemkab Banjarnegara, lanjut Amalia, telah menginisiasi usulan agar penanganan Waduk Mrica masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai penting untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Kami sudah menginisiasi untuk melakukan usulan PSN. Tentunya dukungan dan kehadiran dari pemerintah provinsi ini sangat membantu menguatkan kami, terutama penanganan Waduk Mrica,” katanya.
Selain sedimentasi waduk, Banjarnegara juga menghadapi tantangan besar karena sebagian besar wilayahnya tergolong rawan bencana. Amalia menyebut sekitar 70 persen wilayah Banjarnegara masuk kategori rawan bencana sehingga membutuhkan perhatian serius dalam penataan kawasan dari hulu hingga hilir.
“Secara geografis, Kabupaten Banjarnegara itu 70 persen rawan bencana. Hadirnya provinsi di tengah-tengah kami sangat kami butuhkan, terutama untuk menjadi mediator kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ahmad Luthfi memastikan Pemprov Jateng akan mengawal langsung persoalan sedimentasi Waduk Mrica melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan pihak terkait, termasuk proyek yang berkaitan dengan PLN.
“Waduk Mrica ini nanti akan kita dorong ke pusat. Karena kalau tidak salah itu ada proyek PLN. Kita akan bersurat, kita kawal, sehingga sedimentasi bisa kita atasi bersama-sama,” kata Luthfi.
Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat harus diselesaikan secara kolaboratif. Pemprov Jateng akan mengambil peran sebagai penghubung agar kebutuhan daerah dapat segera ditindaklanjuti.
Luthfi menegaskan, berbagai persoalan pembangunan di wilayah Banyumas Raya, termasuk Banjarnegara, harus ditangani secara simultan melalui sinergi pemerintah kabupaten, provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan.
