SEMARANG, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 27 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Senin (27/4/2026). Prosesi pelantikan digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja.
Jumlah pejabat yang dilantik terdiri dari 26 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan satu Pejabat Fungsional Ahli Utama. Dari total tersebut, 13 pejabat mendapat promosi, sementara 13 lainnya mengalami rotasi atau mutasi jabatan.
Dalam sambutannya, Luthfi menegaskan bahwa rotasi dan mutasi merupakan hal yang wajar dalam birokrasi guna menjaga kesegaran organisasi serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
“Mutasi atau rotasi adalah hal yang wajar. Untuk kesegaran organisasi itu sendiri, sehingga birokrasi kita bisa sehat, berdaya guna, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara profesional maupun moral. Para pejabat diminta bekerja dengan integritas, profesionalitas, dan mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi.
Lebih lanjut, Luthfi menegaskan bahwa proses pelantikan telah melalui mekanisme merit system dan diverifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara. Sistem tersebut memastikan bahwa pengisian jabatan dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi.
Ia juga menegaskan tidak ada praktik titipan dalam proses pengangkatan jabatan.
“No titip-titip, no jasa penitipan. Ini harus menjadi patokan kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik,” tegasnya.
Dalam arahannya, Luthfi meminta para pejabat baru, khususnya kepala organisasi perangkat daerah (OPD), untuk tidak terjebak dalam birokrasi yang panjang dan berbelit. Ia menekankan bahwa birokrasi harus berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Kami pengin birokrasi kita itu melayani,” tandasnya.
Para pejabat diminta segera melakukan pembenahan di unit kerja masing-masing, termasuk memangkas jalur birokrasi yang tidak efektif, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Ia juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap keluhan masyarakat.
“Tidak boleh ada komplain publik yang dibiarkan. Dalam 1×24 jam harus terjawab,” katanya.
Menurutnya, seluruh sektor pelayanan pemerintah, mulai dari kesehatan, infrastruktur, hingga administrasi pemerintahan, harus mampu mereduksi keluhan masyarakat. Kritik publik pun harus dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja.
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat strategis turut diisi, di antaranya Muhammad Masrofi sebagai Kepala Bapenda, Harso Susilo sebagai Kepala Badan Kesbangpol, Dwianto Pryonugroho sebagai Kepala BPKAD, serta Yusmanto sebagai Kepala Bappeda.
Pada jajaran kepala dinas, Widi Hartanto dilantik sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dr. Zulfachmi Wahab sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Aria Chandra Destianto sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Lilik Henry Ristanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital, serta Heru Djatmika sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Selain itu, sejumlah jabatan strategis lain juga diisi, termasuk di rumah sakit daerah seperti RSUD Dr. Moewardi, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, dan RSJD Dr. RM Soedjarwadi.
Satu pejabat lainnya, Dyah Lukisari, dilantik sebagai Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Gubernur berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dan membawa perubahan positif di unit kerja masing-masing. Ia menegaskan bahwa meskipun individu dalam jabatan dapat berganti, kinerja birokrasi harus terus meningkat demi pelayanan publik yang lebih baik.
