SEMARANG, MettaNEWS — Berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) sepanjang 2025 menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, usai mengikuti rapat paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Selasa (31/3/2026). Rapat tersebut mengagendakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.
Menurut Luthfi, seluruh program pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang diukur melalui penurunan angka kemiskinan.
“Pembangunan wilayah kita outputnya adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, angka kemiskinan di Jawa Tengah pada 2025 berhasil ditekan dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun sebesar 0,46 persen, dari 4,78 persen pada 2024 menjadi 4,32 persen pada 2025.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,37 persen atau berada di atas rata-rata nasional, dengan realisasi investasi mencapai Rp88,8 triliun sepanjang tahun 2025.
Keberhasilan tersebut, lanjut Luthfi, tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, penanganan kemiskinan dilakukan secara terpadu melalui berbagai sektor, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Salah satu contohnya adalah program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang mencapai sekitar 17.000 unit pada 2025.
“Dari intervensi RTLH, kemudian masuk program lain seperti penanganan stunting, kesehatan, pendidikan anak, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” urainya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menggulirkan program sekolah gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui skema kemitraan dengan SMA swasta dan SMK Jateng, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Selain itu, Pemprov Jateng turut mendukung berbagai program pemerintah pusat. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis yang telah menjangkau 4,29 juta penerima, program pembangunan 3 juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, layanan cek kesehatan gratis yang menjangkau lebih dari 14 juta warga, hingga program Sekolah Rakyat yang telah berdiri di sejumlah daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan bahwa LKPJ Gubernur Tahun 2025 telah diterima dan selanjutnya akan dibahas oleh panitia khusus (Pansus).
“Pansus sudah dibentuk. Tentu akan kita review terkait kegiatan tahun 2025, dan nanti akan kami berikan catatan untuk perbaikan tahun 2026,” katanya.
