Sekda Jateng Berharap BUMD dan BLUD Dongkrak Kemandirian Pendapatan Daerah

oleh
oleh

SEMARANG, MettaNEWS – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno berharap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Hal tersebut disampaikan Sumarno saat membuka Pra Rapat Koordinasi Pendapatan Tahun 2026 dan Penyusunan Rencana Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 di Lantai 4 Gedung B Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Rabu (4/3/2026).

Mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Sumarno menyampaikan bahwa pemerintah provinsi memiliki harapan besar terhadap peran BUMD dan BLUD dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

“Pak Gubernur punya harapan besar dari kemandirian ini yaitu kontribusi dari BUMD dan dari BLUD,” ujar Sumarno.

Ia menjelaskan, dari sisi instrumen dan tata kelola, BUMD dan BLUD memiliki sistem pengelolaan yang lebih maju dibandingkan organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam struktur pengelolaan, OPD berada pada level paling dasar, kemudian BLUD di tingkat menengah, sementara BUMD berada pada level tertinggi karena berorientasi pada bisnis.

“BUMD ini tertinggi, karena konsepnya adalah bisnis. Sehingga kami berharap BUMD dan BLUD terus meningkatkan profesionalisme dalam mengembangkan lembaganya agar bisa berkembang dengan baik,” katanya.

Sumarno menegaskan bahwa direksi BUMD telah menerima mandat penuh dalam pengelolaan manajemen. Oleh karena itu, pengelolaan yang profesional diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap peningkatan PAD Jawa Tengah.

Menurutnya, baik BUMD maupun BLUD memiliki kesamaan instrumen pengelolaan yang relatif lebih profesional dibandingkan OPD, di antaranya memiliki Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta diawasi oleh dewan pengawas.

“Konsepnya sudah jauh lebih profesional. Sehingga kami berharap pengelolaan yang lebih maju ini bisa berkontribusi pada peningkatan PAD di Jawa Tengah,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Jawa Tengah Mohamad Masrofi mengatakan pihaknya terus melakukan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

Menurutnya, untuk mencapai target pendapatan pada tahun anggaran 2026 masih diperlukan upaya dan kerja keras dari seluruh pihak.

“Kami menyadari bahwa untuk mencapai target pendapatan yang ditetapkan pada tahun anggaran 2026 masih diperlukan upaya dan kerja lebih keras,” ujarnya.

Masrofi juga menjelaskan bahwa adanya sejumlah kebijakan baru dari pemerintah pusat turut memengaruhi perubahan asumsi yang digunakan dalam penentuan target pendapatan daerah tahun 2026.

Meski demikian, pihaknya memastikan akan terus melakukan berbagai upaya kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan seluruh sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang tersedia.

“Di tahun 2027 diharapkan akan ada terobosan-terobosan baru dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan,” pungkas Masrofi.