SOLO, MettaNEWS – Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Solo pada tahun 2026 dengan memfokuskan kebijakan pada kesejahteraan guru dan peningkatan mutu pembelajaran. Komitmen tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran Dinas Pendidikan Kota Surakarta di Kantor Wali Kota, Rabu (4/2/2026).
Respati menyampaikan bahwa Pemkot Solo tengah menyusun road map pendidikan yang mencakup peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik mulai dari jenjang PAUD hingga SMP, sekaligus peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan.
“Hari ini bersama jajaran Dinas Pendidikan Surakarta kami menyusun road map pendidikan, termasuk kesejahteraan tenaga pendidik dari guru PAUD sampai SMP. Kita pikirkan kesejahteraan yang layak, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemenuhan sarana dan prasarana,” terang Respati.
Selain itu, Pemkot Solo juga merencanakan penambahan jumlah guru di sekolah negeri, termasuk tenaga pendamping bagi pelajar disabilitas. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing sekolah negeri di Kota Solo agar tidak kalah dengan sekolah swasta.
“Ini demi kemajuan pendidikan di Surakarta. Kami juga menyiapkan program unggulan khusus di tingkat SMP agar sekolah negeri siap bersaing dengan SMP swasta,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menjelaskan bahwa langkah awal peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada pemenuhan sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga pendidik dan guru pendamping khusus bagi siswa disabilitas.
Ia mengungkapkan bahwa hingga akhir Desember 2026, Kota Solo diproyeksikan mengalami pengurangan jumlah guru akibat pensiun, mutasi, promosi, maupun faktor lainnya. Oleh karena itu, skema penggantian guru harus segera disiapkan agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal.
“Pengurangan guru dari awal Januari hingga Desember sudah kami proyeksikan. Ini harus kita antisipasi agar tidak ada kelas yang kosong dan layanan pendidikan tetap berjalan,” paparnya.
Dwi mengakui adanya tantangan dalam penambahan guru akibat kebijakan larangan pengangkatan tenaga non-ASN. Meski demikian, pihaknya telah menyiapkan alternatif melalui skema kontrak jasa perorangan atau tenaga ahli pendidik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami sudah berkonsultasi dengan bagian pengadaan. Mekanisme ini dimungkinkan, meski tentu disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Prioritasnya adalah kebutuhan mendesak, termasuk guru pendamping khusus yang menjadi perhatian Wali Kota,” jelasnya.
Ia menambahkan, hingga akhir 2026, kebutuhan penambahan guru di Kota Solo diperkirakan mencapai 286 tenaga pendidik. Namun, sesuai arahan Wali Kota, pemenuhannya akan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kebutuhan paling mendesak.
“Prioritas utama saat ini adalah guru pendamping khusus karena sudah dipetakan kebutuhannya dan banyak sekolah yang memerlukan,” tandasnya.
