BOYOLALI, MettaNEWS – Jawa Tengah mentas dari status desa sangat tertinggal di masa kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi.
Keberhasilan ini menjadi tonggak penting pembangunan perdesaan di Jawa Tengah, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah provinsi dalam mendorong tumbuhnya Desa Mandiri dan Desa Maju guna mempercepat kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, seluruh kebijakan pemerintah harus berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk di tingkat desa. Untuk itu, Pemprov Jateng terus melakukan berbagai intervensi pembangunan desa secara berkelanjutan.
Berdasarkan capaian Indeks Desa tahun 2025, Jawa Tengah sudah tidak lagi memiliki desa dengan kategori sangat tertinggal. Saat ini, sekitar 28,27 persen desa berstatus desa mandiri, sebanyak 3.291 desa atau 50,2 persen masuk kategori desa maju, dan 1.666 desa berstatus desa berkembang.
“Memang desa di Jawa Tengah itu adalah desa yang terbesar di Indonesia. Jumlahnya 7.810, di mana kualifikasi desa kita hampir 78 persen sudah mandiri, maju, dan berkembang. Hanya 15 desa yang tertinggal, yang menjadi prioritas intervensi agar naik kelas,” kata Ahmad Luthfi usai peringatan Hari Desa Nasional di Lapangan Kawasan Kebun Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/1/2026).
Ia memaparkan, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, yakni sekitar 7.810 desa yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Dengan kondisi tersebut, Pemprov Jateng berkomitmen menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah dan nasional.
Berbagai program desa yang dijalankan Pemprov Jateng menunjukkan progres signifikan. Hingga saat ini, terdapat 154 Kawasan Perdesaan yang mencakup sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, dan peternakan.
Selain itu, Jawa Tengah memiliki 2.331 Desa Mandiri Energi, yang terdiri dari 2.138 desa mandiri energi inisiatif, 165 desa mandiri energi berkembang, dan 28 desa mandiri energi mapan.
Tak hanya itu, Jawa Tengah juga memiliki 899 Desa dan Kampung Wisata, dengan rincian 685 desa wisata rintisan, 173 desa wisata berkembang, dan 39 desa wisata maju.
Program pembangunan desa tersebut diperkuat melalui kebijakan Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Binaan atau Dampingan, yang juga menjadi strategi penanggulangan kemiskinan. Pada 2025, tercatat 76 desa dampingan dari 49 OPD Pemprov Jateng.
Sementara dalam periode 2019–2025, total desa dampingan mencapai 452 desa dengan total anggaran sekitar Rp112,5 miliar, yang bersumber dari kolaborasi APBN, APBD, Dana Desa, dan CSR.
“Di tempat kita punya desa-desa unggulan. Desa mandiri energi kita punya, di mana 60 persen energi dari gas alam dan biogas. Mandiri sampah kita punya, dan banyak lagi,” ujarnya.
Ahmad Luthfi juga menyoroti peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai nafas perekonomian Jawa Tengah. Saat ini, jumlah UMKM di Jawa Tengah mencapai sekitar 4,2 juta, dengan sekitar 3 juta UMKM berada di wilayah kabupaten/kota, khususnya di pedesaan.
Bahkan, sejumlah desa di Jawa Tengah telah berkembang menjadi Desa Ekspor, yakni desa yang memiliki usaha skala menengah dengan kualifikasi ekspor.
“Itu potensi desa yang perlu kita kembangkan. Artinya perlu kita tingkatkan lagi dinas koperasi dan UMKM, khususnya mereka yang UMKM menengah di mana ia punya kualifikasi ekspor. Kita guidance ini bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan,” katanya.
Menurut Ahmad Luthfi, puncak peringatan Hari Desa Nasional di Boyolali menjadi momentum strategis untuk mendongkrak UMKM dan perekonomian desa di Jawa Tengah.
“Kami dengan segenap 38 juta masyarakat Jawa Tengah mengapresiasi atas kepercayaan pemerintah. Ini akan menambah perkembangan situasi, terutama ekonomi mikro di Jawa Tengah,” ucapnya dalam sambutan.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan bahwa desa merupakan subjek pembangunan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut Hari Desa Nasional sebagai momentum untuk menyatukan energi dalam membangun desa.
“Kita akan ciptakan supaya ekonomi desa bangkit dan tumbuh. Ini merupakan salah satu astacita Presiden Prabowo Subianto tentang pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan. Membangun desa sejatinya membangun Indonesia. Landasan besar itu harus kita sematkan,” tegas Yandri Susanto.
