PEKALONGAN, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan keuangan (bankeu) sebesar Rp 61 miliar kepada Pemerintah Kota Pekalongan untuk mendukung berbagai program prioritas, termasuk percepatan pemulihan pasca-terbakarnya sejumlah kantor pemerintahan.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kepada Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid di kantor Bappeda Kota Pekalongan, Selasa (2/9/2025).
Bantuan tersebut dialokasikan untuk beberapa sektor. Rinciannya meliputi belanja bagi hasil pajak senilai Rp 54,2 miliar, bantuan tak terduga (BTT) Rp 1,5 miliar, bantuan sarana prasarana Rp 700 juta, serta program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Rp 697 juta.
Selain itu, juga disalurkan bantuan pendidikan untuk 50 kegiatan senilai Rp 2 miliar, bantuan Kelompok Usaha Bersama (Kube) untuk 10 kelompok sebesar Rp 200 juta, bantuan sambungan listrik rumah bagi 5 unit senilai Rp 6,1 juta, serta pembangunan PLTS rooftop senilai Rp 60 juta.
Tak hanya itu, ada pula bantuan hibah untuk organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan sebanyak tiga lembaga dengan nilai Rp 110 juta, bantuan hibah pendidikan keagamaan untuk empat lembaga sebesar Rp 230 juta, insentif bagi 2.589 pengajar keagamaan senilai Rp 1 miliar, serta Penghargaan Pangripta Abipraya untuk Kota Pekalongan senilai Rp 275 juta.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, sebagian besar bantuan juga ditujukan untuk mendukung pemulihan layanan publik dan fasilitas pemerintahan pasca-terbakarnya kantor Setda dan DPRD Kota Pekalongan pada 30 Agustus 2025.
“Sudah kami perbantukan, baik cadangan pangan, bantuan Kube, maupun lainnya. Termasuk bangunan-bangunan yang rusak, saat ini masih dihitung dan nanti provinsi akan turun tangan,” kata Luthfi.
Ia menambahkan, kondisi di Kota Pekalongan kini berangsur kondusif. Meski aktivitas pegawai sementara dialihkan ke beberapa lokasi, pelayanan publik dipastikan tetap berjalan normal.
Senada, Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid memastikan layanan kepada masyarakat tidak terganggu. Pihaknya juga terus menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat dan agama guna mempercepat pemulihan, sejalan dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri, termasuk melalui pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah (GPM).
