SEMARANG, MettaNEWS– Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan bahwa pidato kenegaraan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025 memberikan dorongan moral yang kuat bagi para pejabat daerah untuk membangun daerahnya masing-masing, khususnya dalam upaya menghapus kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan Sumanto usai mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-80 di Gedung Berlian, Semarang, pada Jumat, 15 Agustus 2025.
“Ya ini dalam rangka peringatan 80 tahun Indonesia merdeka ya, tadi sudah disampaikan Bu Ketua DPR RI dan Pak Presiden, otomatis memberi semangat pada daerah-daerah untuk lebih bisa membangun daerahnya,” ungkap Sumanto kepada wartawan.
Sumanto, politisi PDI Perjuangan ini, menyoroti bahwa salah satu pesan utama dari pidato Puan dan Prabowo adalah komitmen untuk mewujudkan angka kemiskinan nol persen. Menurutnya, meskipun hal tersebut sulit, tetapi bukan tidak mungkin diwujudkan jika seluruh pihak bergotong royong.
“Yang tadi ditekankan adalah, yang harus kita lakukan, membuat angka kemiskinan nol persen. Kita sudah pikir-pikir dengan Pak Gub ya, akan kita perjuangkan. Walaupun tantangannya berat, tapi harus kita laksanakan, karena mereka adalah Warga Negara Indonesia yang punya kedudukan yang sama,” tegasnya.
Sumanto juga mengingatkan pentingnya mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Oleh karena itu, menurutnya, sudah menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kebijakan untuk menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk generasi penerus para pejuang.
“Mungkin nenek atau kakek yang dulu juga berjuang untuk merdeka. Ini yang harus kita lakukan pendekatan terus, berjuang terus supaya menjadi setara dengan kita-kita, pendapatannya cukup. Ini yang menjadi tantangan bagi seluruh gubernur, anggota DPRD, juga ASN, masyarakat, pengusaha, untuk mengeroyok [kemiskinan] bersama,” tambahnya.
Sebelumnya dalam pidatonya, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa kekuasaan sejatinya merupakan alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar tujuan.
“Kekuasaan adalah alat, bukan tujuan. Alat untuk menghapus kemiskinan, memajukan keterbelakangan, dan memberi kepastian hidup yang lebih layak bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Puan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung DPR RI, Jakarta.
Puan menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan nilai, etika, dan tanggung jawab nyata. Dengan sumber daya yang dimiliki negara, ia meminta agar kehadiran negara dirasakan secara langsung oleh rakyat — bukan hanya melalui pidato atau baliho, melainkan di tengah kehidupan nyata, seperti di sawah, sekolah, rumah sakit, dan kampung-kampung yang membutuhkan keadilan sosial.
“Inilah mandat utama bagi kita semua para pemegang amanat kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yaitu menghadirkan kebijakan negara yang benar-benar melayani dan menyejahterakan rakyat,” tegasnya.
Pidato kenegaraan ini menjadi refleksi bersama dalam memperingati delapan dekade kemerdekaan Indonesia, sekaligus sebagai kompas arah pembangunan nasional yang menekankan pada kehadiran negara secara konkret di tengah rakyat.
