Panaskan Mesin Politik, Partai Buruh Gelar Roadshow Konsolidasi

oleh
oleh
Partai Buruh
Partai Buruh mulai panaskan mesin politik hadapi Pemilu 2024 | MettaNEWS / Puspita

SOLO, MettaNEWS – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Partai Buruh mulai panaskan mesin politiknya dengan menggelar roadshow konsolidasi dan seminar.

Executive Committee Partai Buruh Jawa Tengah, Aulia Hakim mengatakan partai dengan identitas warna orange ini memiliki target kursi pada Pemilihan Legislatif (pileg) 2024 mendatang.

“Konsolidasi roadshow partai buruh ini secara nasional. Kita menyampaikan pemahaman ke basis serikat pekerja. Sebagai faktor fundamental,” jelas Aulia Hakim.

Partai Buruh
Executive Committee Partai Buruh Jawa Tengah, Aulia Hakim | MettaNEWS / Puspita

Aulia Hakim menjelaskan basis pekerja sebagai faktor fundamental negara Indonesia.

Ia menyebut Partai Buruh memiliki target realistis dan tidak muluk-muluk.

“Kita realistis, untuk Jateng kita tetapkan target 2 kursi di DPR RI, 4 kursi di DPR Provinsi dan 1 kursi DPRD pada setiap kabupaten/kota,” jelasnya.

Partai Buruh saat ini juga tengah menyiapkan rapat kerja presidium.  Sebelum menentukan dukungan pada salah satu calon presiden.

“Partai Buruh ini ada mekanisme lewat rapat presidium. Yang akan kami gelar September nanti. Pada raker presidium itu akan muncul nama-nama capres. Akan mengerucut dukungan pada salah satu capres,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Aulia optimistis dengan target tersebut. Dengan melihat kantong-kantong basis yang kuat pada beberapa daerah. Seperti di Kabupaten Kendal, Kabupaten Jepara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar serta Kota Semarang.

Konsolidasi Partai Buruh, Senin, 24 Juli 2023 | MettaNEWS / Puspita

Pada seminar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Soloraya ini menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 15 persen di tahun depan.

Juga meminta pencabutan Omnimbuslaw UU Cipta Kerja, menolak UU Kesehatan, dan pencabutan Permenaker No.5/2023.

Presiden KSPI yang juga Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan pemerintah tidak menggunakan skema dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja. Yang sejak awal KSPI dan Partai Buruh menentang skema tersebut.

Said memaparkan berdasarkan survei, kenaikan KHL sampai 15 persen terjadi di 25 kota industri di seluruh Indonesia.

“Semua kebutuhan hidup naik. Kenaikan paling tinggi dari hasil survei seperti biaya sewa rumah, ongkos transportasi dan pendidikan anak,” paparnya.